Gubernur Sulut dan DPD RI Bahas Strategi Majukan Daerah, dari Tata Ruang hingga Ketahanan Pangan
Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, bahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Sulut, termasuk tata ruang wilayah, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, baru-baru ini melakukan dialog penting dengan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, di Manado pada Sabtu, 17 Mei 2025. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Provinsi Sulut dan mensejahterakan lebih dari 2,6 juta penduduknya. Dialog ini menandai komitmen bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Sulut. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari organisasi kemasyarakatan desa (OKD) yang tergabung dalam Desa Bersatu Sulut.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama beberapa bulan kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan sejumlah upaya strategis yang tengah dilakukan untuk mewujudkan Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara itu, Stefanus Liow, yang juga Anggota Komite II DPD-RI, melaporkan kerja-kerja politiknya sebagai wakil daerah Sulut dan turut berdiskusi mengenai program-program strategis untuk mencapai visi Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah dalam membangun Sulut.
"Kami berkomitmen dan mengajak untuk memajukan Sulut dan mensejahterakan masyarakat," tegas Gubernur Yulius dalam dialog tersebut. Pernyataan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan berbagai pihak untuk membangun Sulut.
Agenda Strategis Pembahasan Gubernur dan DPD RI
Beberapa topik penting menjadi fokus utama dalam dialog tersebut. Rencana tata ruang wilayah menjadi salah satu isu krusial yang dibahas, mengingat pentingnya perencanaan yang matang untuk pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius, mengingat tantangan lingkungan yang dihadapi Sulut. Selain itu, ketahanan pangan menjadi isu penting lainnya, mengingat kebutuhan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Sulut.
Topik lainnya yang tak kalah penting adalah pengelolaan sektor pertambangan, yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan. Pengembangan koperasi dan pertanian juga menjadi bagian penting dari pembahasan, mengingat potensi sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, pembahasan juga menyentuh isu Daerah Otonomi Baru (DOB), yang memerlukan perencanaan dan strategi yang cermat.
Stefanus Liow juga melaporkan hasil Rapimda dan Musda DPD Desa Bersatu Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2025-2030 yang berlangsung pada bulan April 2025. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Sulut yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Johnny Suak. Hal ini menunjukkan pentingnya peran serta desa dalam pembangunan Sulut.
Peran Desa Bersatu dalam Pembangunan Sulut
Stefanus Liow menekankan peran strategis Desa Bersatu sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan daerah. "Desa Bersatu adalah mitra kerja strategis utama pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut J. Viktor Mailangkay bersama bupati/wali kota," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
Pertemuan antara Gubernur Sulut dan DPD RI ini menandai langkah penting dalam upaya memajukan Sulut. Komitmen bersama untuk membangun Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan tercermin dalam berbagai agenda strategis yang dibahas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga perwakilan daerah, dan organisasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Sulut.
Ke depannya, diharapkan akan ada tindak lanjut yang konkret dari hasil dialog ini, sehingga berbagai program dan rencana strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Partisipasi aktif seluruh stakeholder sangat penting untuk mewujudkan Sulut yang lebih baik.
