Anggota DPD RI, Paul Vincen Mayor, mendorong ajang tinju amatir di Papua Barat Daya untuk menggali potensi anak muda dan melahirkan atlet-atlet berbakat, serta mengangkat nama daerah di kancah nasional dan internasional.

Pengembangan ekonomi kreatif di daerah didorong Kemenparekraf untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendapat dukungan penuh dari DPD RI.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD-RI mendukung pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam pengelolaan sampah, guna mengatasi masalah sampah nasional yang semakin mendesak.

Kelompok DPD di MPR mengusulkan perubahan UUD 1945 pada tahun 2026 untuk penataan kelembagaan negara dan penguatan kewenangan DPD RI dalam sistem pemerintahan presidensial.

Delegasi DPD RI mengunjungi Afrika Selatan untuk mempelajari pengelolaan material maju, khususnya pertambangan, guna penyusunan RUU Material Maju dan mendorong hilirisasi yang berkeadilan.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergisitas PT Freeport Indonesia, Pemprov Papua Barat, dan Unipa dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua Barat.

Anggota DPD RI soroti pelabuhan feri Doro di Halmahera Utara yang terbengkalai dan rusak akibat tidak digunakan, sehingga anggaran negara dinilai terbuang sia-sia.

KemenPPPA bersama DPD RI berkomitmen memperkuat perlindungan anak di Indonesia, menghadapi tantangan angka kekerasan anak yang tinggi berdasarkan SNPHAR 2024.

Ketua KPK menyatakan laporan dugaan suap pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 masih dikaji, dengan 95 anggota DPD diduga terlibat dan menerima suap hingga 13.000 dolar AS.

Senator Agustinus Kambuaya menekankan pentingnya optimalisasi desentralisasi Otsus Papua untuk mendukung kebijakan daerah, terutama pasca-Pilkada, guna mencapai rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan pendidikan gratis Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang dinilai sebagai solusi peningkatan SDM di Papua.

Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI) menyoroti aturan pusat yang membatasi kewenangan pemerintah daerah, dinilai menghambat efektivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak gentar memberantas korupsi yang merugikan negara, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah transparan terkait pengambilalihan 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah, menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak bagi masyarakat.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menyambut positif usulan DPD RI terkait penambahan atase tenaga kerja di negara penempatan PMI dan akan segera merumuskannya bersama kementerian terkait.

Aliansi BEM NKRI meminta KPK mengusut penambahan reses DPD RI tahun 2024 yang diduga melanggar aturan dan merugikan keuangan negara, dengan bukti-bukti telah diserahkan ke KPK.

Ketua Komite IV DPD RI meminta BPI Danantara berkolaborasi dengan OJK dan BI demi transparansi dan pengelolaan aset BUMN senilai Rp14.710 triliun secara profesional.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan DPD RI menginisiasi RUU Hilirisasi Minerba, namun menekankan pentingnya kajian agar tak tumpang tindih dengan UU Minerba yang baru saja disahkan.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman membantah isu dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI periode 2024-2029, menyatakan dukungan yang diterimanya murni suara senator.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kunjungi Jambi, serap masukan dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah terkait implementasi aturan tata ruang wilayah untuk pembangunan berkelanjutan.