Ketua DPD RI menegaskan program Sekolah Rakyat sebagai fondasi SDM unggul di Indonesia. Simak bagaimana inisiatif ini menjadi jawaban atas ketimpangan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah segera memulangkan seorang korban TPPO Kamboja dari Aceh, sementara ratusan WNI lain juga menghadapi situasi serupa di sana.

Anggota DPD RI, Haji Uma, mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan PMI Aceh di Malaysia hingga meninggal dunia. Apa langkah selanjutnya dari pemerintah?

Anggota DPD RI Irman Gusman mengingatkan bahwa Nilai Kebangsaan harus terus dirawat dan diperkuat sebagai fondasi hidup berbangsa, bukan sekadar simbol kosong.

Anggota DPD RI asal Aceh memantau distribusi beras di Aceh untuk mencegah peredaran beras oplosan dan menstabilkan harga. Apakah hasil pantauan mereka?

DPD RI mendukung penuh pengembangan PLTP SEML di Sumatera Barat, sebuah proyek strategis yang tak hanya pasok listrik, tapi juga kurangi emisi karbon signifikan. Simak dampaknya!

DPD RI mendesak Pemprov Papua Barat evaluasi BP Tangguh karena kontribusinya dinilai minim terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemprov Kalteng bersama DPD RI membahas peninjauan UU Pemda untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah demi kemakmuran rakyat.

Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, bahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Sulut, termasuk tata ruang, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.

Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, bahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Sulut, termasuk tata ruang wilayah, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.

Senator Agustinus Kambuaya menekankan pentingnya optimalisasi desentralisasi Otsus Papua untuk mendukung kebijakan daerah, terutama pasca-Pilkada, guna mencapai rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membentuk wadah khusus bernama 'MPR for Papua' untuk membantu pemerintah menangani masalah di Papua secara komprehensif, dengan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai sebagai koordinator.

Gubernur Kaltim dan DPD RI menyepakati rencana pembangunan kantor DPD RI di Samarinda, Kalimantan Timur, guna meningkatkan representasi daerah di tingkat nasional.

Senator Filep Wamafma mendesak revisi UU SJSN untuk memenuhi standar minimal jaminan sosial internasional dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.

Senator DPD RI, Sudirman Haji Uma, berdiskusi dengan Pemko Banda Aceh terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan yang tengah disusun, guna membahas tantangan dan solusi dalam pengembangan perkotaan di Indonesia.

Anggota DPD RI, Stefanus Liow, mendorong dukungan penuh untuk kelanjutan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPASR) Ilo-Ilo di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang ditargetkan rampung akhir 2025.

DPD RI mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Papua Pegunungan dengan fokus pada pemasaran produk kerajinan dan kuliner lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat asli.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

DPD RI mengapresiasi penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) langsung ke rekening masing-masing, menandai babak baru peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mendesak Presiden Prabowo untuk mencabut kebijakan penundaan pengangkatan ASN PPPK dan CPNS tahun ini, menyusul pengumuman penundaan yang mengecewakan banyak calon ASN.