DPD RI Desak Evaluasi BP Tangguh: Kontribusi Minim bagi Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat?

DPD RI mendesak Pemprov Papua Barat evaluasi BP Tangguh karena kontribusinya dinilai minim terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan BP Tangguh. Desakan ini muncul karena perusahaan tersebut dinilai belum memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Filep menekankan pentingnya evaluasi izin perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di Papua Barat namun tidak memberikan dampak positif bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Filep Wamafma menyoroti keberadaan British Petroleum (BP) Tangguh LNG di Kabupaten Bintuni, Papua Barat, sebagai perusahaan berskala internasional yang memiliki izin mengelola sumber daya gas bumi. Ia menilai bahwa selama ini, keberadaan BP Tangguh belum memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan juga dinilai belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua yang tinggal di Papua Barat.

Menurut Filep, kontribusi BP Tangguh masih jauh dari harapan masyarakat, padahal perusahaan ini beroperasi di bawah pengawasan SKK Migas dan telah berproduksi sejak tahun 2009. Ia mendorong DPRP Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), dan Gubernur Papua Barat untuk segera memanggil pimpinan BP Tangguh. Tujuannya adalah meminta penjelasan terkait kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah di Papua Barat.

Evaluasi Kontribusi Sosial BP Tangguh Mendesak Dilakukan

Filep Wamafma sangat berharap agar BP Tangguh dapat belajar dari pengalaman PT Freeport Indonesia dalam menjalankan program CSR. PT Freeport Indonesia dinilai berhasil menggandeng berbagai pihak, termasuk Universitas Papua (Unipa) di Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam melaksanakan program CSR dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia menekankan bahwa masyarakat Orang Asli Papua (OAP) sebagai pemilik sumber daya alam seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan dari alam Papua.

Filep juga mendesak BP Tangguh untuk segera mengambil tindakan nyata dalam program CSR agar dampak positif kehadirannya dapat dirasakan oleh masyarakat OAP di Papua Barat. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Pernyataan keras ini mencerminkan kekecewaan atas kontribusi BP Tangguh yang dianggap belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

“Jangan seperti orang mencuri, mengambil SDA tapi tidak memikirkan dampak pada anak cucu orang Papua,” ujar Filep, menggambarkan kekecewaannya terhadap kontribusi BP Tangguh yang dianggap belum optimal.

Respons BP Tangguh Terhadap Sorotan DPD RI

Menanggapi sorotan tersebut, seorang pejabat BP Tangguh yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa perusahaan telah menjalin kerjasama dengan Unipa selama 5 tahun sejak 2020 dan akan terus berlanjut hingga 2025. Kerjasama ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dengan melibatkan keahlian akademisi dari Unipa. BP Tangguh mengklaim bahwa kerjasama ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Di bidang pendidikan, BP Tangguh berkolaborasi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unipa dalam program guru PPL (Program Pengalaman Lapangan) yang ditempatkan di kampung-kampung yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, juga dilakukan kajian literasi di wilayah sekitar proyek LNG Tangguh serta pendampingan dalam penyusunan kurikulum kontekstual di sekolah-sekolah pendampingan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Selain pendidikan, BP Tangguh juga berupaya mengembangkan program ekonomi masyarakat, mendukung program perikanan berkelanjutan, serta melaksanakan kegiatan penanaman bakau (mangrove) untuk pemulihan dan konservasi lingkungan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BP Tangguh dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan pelaksanaan program-program yang beragam, BP Tangguh berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Meskipun demikian, evaluasi yang diusulkan oleh DPD RI tetap penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Evaluasi terhadap kontribusi BP Tangguh menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di Papua Barat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah, DPRP, MRPB, dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, sehingga pembangunan di Papua Barat dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.