Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti perlunya penataan ulang di hulu DAS Ciliwung untuk mengatasi banjir akibat alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengawasi 50 titik di empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Jakarta dan sekitarnya untuk mencegah banjir susulan dan menindak alih fungsi lahan.

Mendagri Zulhas meminta Pemda tak alih fungsi lahan pertanian demi ketahanan pangan; pemerintah akan revisi Perpres 59/2019 dan menambah provinsi yang dilindungi menjadi 20.

Menteri ATR melaporkan keberhasilan penerapan lahan sawah dilindungi (LSD) dalam menekan alih fungsi lahan, menjaga ketahanan pangan Indonesia, dan rencana perluasan program ke 20 provinsi.

Pemerintah berencana menambah luas lahan sawah yang dilindungi hingga mencakup 20 provinsi untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan mencegah alih fungsi lahan.

Alih fungsi bantaran Sungai Cimande di Sumedang diduga menjadi penyebab utama banjir yang mengakibatkan sekitar 2.000 jiwa terdampak, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Pergub yang melarang alih fungsi lahan untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan di Jawa Barat, serta meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang merugikan negara.

Banjir bandang di Garut diduga disebabkan oleh alih fungsi lahan di hulu sungai, menurut Bupati Garut dan anggota DPRD, yang mendesak solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah ini.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.

Forest Watch Indonesia (FWI) menyoroti krisis ekosistem hutan di Jabodetabek yang mengancam kehidupan masyarakat akibat alih fungsi lahan dan minimnya kawasan lindung, berujung pada bencana banjir.

Anggota DPD RI, Graal Taliawo, mengusulkan jeda pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara untuk mengatasi krisis lahan pertanian dan perkebunan yang mengancam ketahanan pangan.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman Belanda dan Vietnam dalam mereklamasi lahan rawa sulfat masam untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan 250 hektar lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan untuk 20 tahun ke depan guna menjaga ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, gencar mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit dengan sosialisasi, pendekatan langsung, dan ancaman sanksi hukum sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2009.

Dinas Pertanian Mukomuko berkolaborasi dengan kepolisian untuk mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit, guna melindungi 4.675 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah, melaporkan mantan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, dan mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam alih fungsi lahan pesisir seluas 1.600 hektare.

Sekitar 70 hektare sawah di Desa Penarik, Mukomuko, Bengkulu terancam alih fungsi menjadi perkebunan sawit akibat kerusakan sistem irigasi yang belum diperbaiki.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyoroti alih fungsi lahan sebagai penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah, terutama di daerah pegunungan dan perbukitan, serta menekankan pentingnya edukasi dan antisipasi.

Asosiasi pengembang perumahan di NTB, REI, mendesak pemerintah memperbaiki aturan tata ruang untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif yang terus terjadi, mengingat kebutuhan lahan perumahan jauh lebih sedikit dibandingkan total alih fungsi la