KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terkait pelanggaran izin usaha di kawasan Puncak, Jawa Barat. Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Rizal Irawan, mengumumkan pada konferensi pers Jumat lalu bahwa KLH telah meminta pemerintah daerah untuk membatalkan izin dan persetujuan lingkungan sejumlah kegiatan usaha di wilayah tersebut. Langkah ini diambil setelah ditemukannya pelanggaran peruntukan lahan dan potensi ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Pencabutan izin menyasar 13 pelaku usaha yang melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2. Dari 33 KSO yang ada, sembilan di antaranya tengah dalam proses pembatalan izin dan pencabutan persetujuan lingkungan. Menurut Rizal, kajian KLH menunjukkan bahwa lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha tersebut tidak sesuai peruntukannya dan beberapa bahkan berada di area tambahan tanpa izin.

KLH telah menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada 13 pelaku usaha tersebut. Sanksi ini diberikan karena pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam pengawasan, sementara pelanggaran yang terjadi menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan makhluk hidup. Langkah KLH ini juga didorong oleh temuan bahwa hanya 160 hektare dari 350 hektare area KSO yang telah memiliki izin.

Pengawasan dan Sanksi KLH di Puncak

Pemeriksaan dan verifikasi KLH menemukan ketidaksesuaian peruntukan lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha di Puncak. Hal ini dinilai berpotensi menjadi faktor penyebab banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, KLH mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada 13 KSO.

Sanksi tersebut mewajibkan para pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan, melakukan pembongkaran mandiri, dan melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman vegetasi yang sesuai. Langkah ini diambil setelah Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi ke empat lokasi wisata di Puncak pada 6 Maret lalu.

Menurut Deputi Rizal, "Beberapa waktu yang lalu Pak Menteri (LH) sudah bersurat ke pemerintah daerah, ke Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencabut izin-izin yang sudah diberikan." Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan pelanggaran dan potensi ancaman lingkungan yang serius.

KLH menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan melindungi ekosistem di kawasan Puncak.

Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Banjir

Salah satu fokus pengawasan KLH adalah alih fungsi lahan di wilayah hulu Puncak. Alih fungsi lahan ini dinilai sebagai salah satu faktor penyebab banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, KLH menekankan pentingnya penegakan aturan peruntukan lahan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

KLH juga menemukan adanya beberapa kegiatan usaha yang beroperasi di area tambahan tanpa izin. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di tingkat daerah. KLH berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran izin lingkungan.

Dengan sanksi yang diberikan, KLH berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku usaha dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Langkah ini juga diharapkan dapat melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem di kawasan Puncak.

Lebih lanjut, KLH menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerja sama yang baik dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi lingkungan dan mencegah bencana alam.

Langkah-langkah yang diambil KLH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem di kawasan Puncak. KLH berharap tindakan tegas ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menegakkan peraturan lingkungan.