Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KLH Minta Jabar Tinjau Ulang RTRW, 1,4 Juta Hektare Kawasan Lindung Hilang
KLH Minta Jabar Tinjau Ulang RTRW, 1,4 Juta Hektare Kawasan Lindung Hilang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta Jawa Barat meninjau ulang RTRW yang menghilangkan 1,4 juta hektare kawasan lindung untuk mencegah banjir, karena dinilai melanggar aturan dan kajian lingkungan.

KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak
KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendalami potensi pidana terkait kerusakan lingkungan di Puncak, Jawa Barat, menyusul temuan pelanggaran izin dan kerusakan lingkungan yang memicu banjir.

KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan
KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

Menteri LH Minta Kegiatan Usaha Pemicu Bencana di Cijeruk Dihentikan
Menteri LH Minta Kegiatan Usaha Pemicu Bencana di Cijeruk Dihentikan

Menanggapi bencana di Cijeruk dan Sukabumi, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta penghentian kegiatan usaha yang melanggar aturan lingkungan dan berpotensi menyebabkan bencana.

KLH Terapkan Pendekatan Multi-Door untuk Pulihkan DAS Ciliwung Pasca Banjir
KLH Terapkan Pendekatan Multi-Door untuk Pulihkan DAS Ciliwung Pasca Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan pendekatan multi-door, baik pidana maupun perdata, untuk memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi pasca banjir besar awal Maret 2025.

KLH Paksa Korporasi Bongkar Bangunan di DAS Ciliwung, Ancaman Banjir Menghantui
KLH Paksa Korporasi Bongkar Bangunan di DAS Ciliwung, Ancaman Banjir Menghantui

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memaksa sejumlah korporasi membongkar bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang dinilai ilegal dan berpotensi meningkatkan risiko banjir.

Zulhas-Hanif Segel 9 Lokasi di Bogor: Langkah Tegas Atasi Pelanggaran Lingkungan
Zulhas-Hanif Segel 9 Lokasi di Bogor: Langkah Tegas Atasi Pelanggaran Lingkungan

Menteri Zulkifli Hasan dan Hanif Faisol menyegel sembilan lokasi di Bogor yang melanggar aturan lingkungan, menandai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pengelolaan lingkungan.

KLH Terbitkan Sanksi Paksaan: Sejumlah Usaha di Puncak Diduga Jadi Biang Banjir Jakarta
KLH Terbitkan Sanksi Paksaan: Sejumlah Usaha di Puncak Diduga Jadi Biang Banjir Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah perusahaan di Puncak, Bogor, yang diduga menjadi penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya.

Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi
Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi guna mengurangi risiko banjir, dengan menargetkan pembongkaran sejumlah bangunan ilegal.

Menhut Cabut 18 Izin PBPH: Alarm bagi Pelaku Usaha Hutan
Menhut Cabut 18 Izin PBPH: Alarm bagi Pelaku Usaha Hutan

Pencabutan 18 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain untuk memenuhi kewajiban mereka.

Kemenhut Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan: 526.144 Hektare Kembali Jadi Kawasan Negara
Kemenhut Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan: 526.144 Hektare Kembali Jadi Kawasan Negara

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengembalikan lahan tersebut ke negara.

KLH Segel Pembangunan, 40 Ribu Mangrove di Pulau Pari Rusak
KLH Segel Pembangunan, 40 Ribu Mangrove di Pulau Pari Rusak

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel pembangunan di Pulau Biawak, Kepulauan Seribu, setelah 40 ribu pohon mangrove rusak akibat aktivitas pengerukan laut yang dilakukan PT CPS.