Menteri Zulkifli Hasan dan Hanif Faisol menyegel sembilan lokasi di Bogor yang melanggar aturan lingkungan, menandai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pengelolaan lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah perusahaan di Puncak, Bogor, yang diduga menjadi penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat memastikan aktivitas wisata pemandian di Lembah Anai ilegal dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menghentikan sementara kegiatan di KEK Lido, Jawa Barat, menyusul dugaan pelanggaran lingkungan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido dan perubahan luasan badan air, serta akan memanggil pihak pengelola.

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi di perairan Bekasi dan akan membongkar pagar laut sepanjang 3 km setelah terbukti melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel proyek KEK Lido di Jawa Barat karena pelanggaran lingkungan, termasuk pengelolaan air hujan yang buruk dan pembukaan lahan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan sanksi administratif terhadap PT CPS karena terbukti melanggar aturan pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan melakukan pembangunan tanpa izin di Pulau Biawak dan Pulau Kudus Lempeng

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Menteri Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari diduga melakukan reklamasi ilegal tanpa izin, melanggar aturan pemanfaatan ruang laut dan berpotensi merusak ekosistem.