Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan
KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

KLH Minta 13 Pelaku Usaha di Puncak Bongkar Bangunan Secara Mandiri
KLH Minta 13 Pelaku Usaha di Puncak Bongkar Bangunan Secara Mandiri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembongkaran mandiri kepada 13 pelaku usaha di Puncak, Bogor, akibat pelanggaran lingkungan.

Perhutani Ancam Sanksi Tegas Pelanggar Aturan Wisata di Kawasan Hutan
Perhutani Ancam Sanksi Tegas Pelanggar Aturan Wisata di Kawasan Hutan

Perum Perhutani akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola wisata yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Jawa Barat dan seluruh Pulau Jawa, termasuk penghentian kerja sama.

PTPN III Targetkan Reboisasi 1 Juta Hektare di Gunung Mas untuk Pulihkan Lingkungan
PTPN III Targetkan Reboisasi 1 Juta Hektare di Gunung Mas untuk Pulihkan Lingkungan

PTPN III berkomitmen reboisasi 1 juta hektare kawasan Gunung Mas dalam 5 tahun untuk mengatasi masalah banjir dan pemulihan lingkungan pasca bencana di Jabodetabek.

Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya
Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan 715,03 hektare lahan perkebunan sawit ilegal milik PT Selago Makmur Plantation di Dharmasraya, Sumatera Barat, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Menpar Imbau Patuhi Aturan, Segel Empat Destinasi Wisata di Puncak
Menpar Imbau Patuhi Aturan, Segel Empat Destinasi Wisata di Puncak

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau pengelola destinasi wisata untuk mematuhi aturan dan perizinan, menyusul penyegelan empat tempat wisata di Puncak yang melanggar aturan dan menyebabkan kerugian.

KLH Paksa Korporasi Bongkar Bangunan di DAS Ciliwung, Ancaman Banjir Menghantui
KLH Paksa Korporasi Bongkar Bangunan di DAS Ciliwung, Ancaman Banjir Menghantui

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memaksa sejumlah korporasi membongkar bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang dinilai ilegal dan berpotensi meningkatkan risiko banjir.

KLH Terbitkan Sanksi Paksaan: Sejumlah Usaha di Puncak Diduga Jadi Biang Banjir Jakarta
KLH Terbitkan Sanksi Paksaan: Sejumlah Usaha di Puncak Diduga Jadi Biang Banjir Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah perusahaan di Puncak, Bogor, yang diduga menjadi penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya.

Kemenpar Tekankan Kelestarian Lingkungan dalam Pengembangan Destinasi Wisata
Kemenpar Tekankan Kelestarian Lingkungan dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta pengelola destinasi wisata di Indonesia untuk memprioritaskan kelestarian lingkungan dan menaati aturan yang berlaku, menyusul pelanggaran alih fungsi lahan di Puncak, Bogor.

Izin Eiger Adventure Land 253 Hektare dari Kemenhut, Pemkab Bogor Hanya Keluarkan Izin Pendukung
Izin Eiger Adventure Land 253 Hektare dari Kemenhut, Pemkab Bogor Hanya Keluarkan Izin Pendukung

Pemerintah Kabupaten Bogor mengklarifikasi bahwa izin utama Eiger Adventure Land seluas 253,66 hektare dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, sementara Pemkab Bogor hanya menerbitkan izin fasilitas pendukung.

Target Bongkar Hibisc Fantasy Puncak Sebelum Lebaran: Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan
Target Bongkar Hibisc Fantasy Puncak Sebelum Lebaran: Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan pembongkaran bangunan ilegal di Hibisc Fantasy Puncak sebelum Lebaran, meskipun proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.

Bupati Bogor Cabut Izin Alih Fungsi Lahan, Fokus pada Pelestarian Lingkungan Puncak
Bupati Bogor Cabut Izin Alih Fungsi Lahan, Fokus pada Pelestarian Lingkungan Puncak

Bupati Bogor mencabut kewenangan SKPD dalam memberikan izin alih fungsi lahan di Puncak, Jawa Barat, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengevaluasi izin yang telah terbit.