Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kementerian LHK Minta Jabar Evaluasi Ulang Rencana Tata Ruang Akibat Banjir Jakarta
Kementerian LHK Minta Jabar Evaluasi Ulang Rencana Tata Ruang Akibat Banjir Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau ulang rencana tata ruang wilayahnya setelah banjir Jakarta, yang diduga dipicu pengurangan kawasan lindung seluas 1,4 juta hektare.

KLH Minta Jabar Tinjau Ulang RTRW, 1,4 Juta Hektare Kawasan Lindung Hilang
KLH Minta Jabar Tinjau Ulang RTRW, 1,4 Juta Hektare Kawasan Lindung Hilang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta Jawa Barat meninjau ulang RTRW yang menghilangkan 1,4 juta hektare kawasan lindung untuk mencegah banjir, karena dinilai melanggar aturan dan kajian lingkungan.

KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak
KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendalami potensi pidana terkait kerusakan lingkungan di Puncak, Jawa Barat, menyusul temuan pelanggaran izin dan kerusakan lingkungan yang memicu banjir.

KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan
KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

KLH Minta 13 Pelaku Usaha di Puncak Bongkar Bangunan Secara Mandiri
KLH Minta 13 Pelaku Usaha di Puncak Bongkar Bangunan Secara Mandiri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembongkaran mandiri kepada 13 pelaku usaha di Puncak, Bogor, akibat pelanggaran lingkungan.

Menteri LH Minta Kegiatan Usaha Pemicu Bencana di Cijeruk Dihentikan
Menteri LH Minta Kegiatan Usaha Pemicu Bencana di Cijeruk Dihentikan

Menanggapi bencana di Cijeruk dan Sukabumi, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta penghentian kegiatan usaha yang melanggar aturan lingkungan dan berpotensi menyebabkan bencana.

KLH Sorot Penataan Hulu DAS Ciliwung untuk Cegah Banjir
KLH Sorot Penataan Hulu DAS Ciliwung untuk Cegah Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti perlunya penataan ulang di hulu DAS Ciliwung untuk mengatasi banjir akibat alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.

PTPN III Bongkar Tempat Wisata Ilegal di Puncak Bogor: 500 Hektare Lahan Terokupasi
PTPN III Bongkar Tempat Wisata Ilegal di Puncak Bogor: 500 Hektare Lahan Terokupasi

PTPN III akan membongkar tempat wisata ilegal di Gunung Mas, Bogor, yang telah mengokupasi 500 hektare lahan HGU dan melanggar aturan lingkungan, serta menerapkan langkah strategis untuk bisnis berkelanjutan.

KLH Terapkan Pendekatan Multi-Door untuk Pulihkan DAS Ciliwung Pasca Banjir
KLH Terapkan Pendekatan Multi-Door untuk Pulihkan DAS Ciliwung Pasca Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan pendekatan multi-door, baik pidana maupun perdata, untuk memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi pasca banjir besar awal Maret 2025.

KLH Paksa Korporasi Bongkar Bangunan di DAS Ciliwung, Ancaman Banjir Menghantui
KLH Paksa Korporasi Bongkar Bangunan di DAS Ciliwung, Ancaman Banjir Menghantui

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memaksa sejumlah korporasi membongkar bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang dinilai ilegal dan berpotensi meningkatkan risiko banjir.

DPRD Kalteng Desak Pemerintah Tindak Tegas PBS yang Garap Lahan Ilegal
DPRD Kalteng Desak Pemerintah Tindak Tegas PBS yang Garap Lahan Ilegal

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mendesak pemerintah provinsi untuk menindak tegas perusahaan besar swasta (PBS) yang terbukti menggarap lahan di luar izin resmi, menyusul banyaknya keluhan warga.

Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi
Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi guna mengurangi risiko banjir, dengan menargetkan pembongkaran sejumlah bangunan ilegal.