Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KLH Tegaskan Penegakan Hukum Lingkungan Tanpa Pandang Bulu, Sanksi Ormas hingga Pemda!
KLH Tegaskan Penegakan Hukum Lingkungan Tanpa Pandang Bulu, Sanksi Ormas hingga Pemda!

KLH menegaskan penegakan hukum lingkungan tanpa pandang bulu, termasuk ormas dan pemerintah daerah yang melanggar aturan.

KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak
KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendalami potensi pidana terkait kerusakan lingkungan di Puncak, Jawa Barat, menyusul temuan pelanggaran izin dan kerusakan lingkungan yang memicu banjir.

KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan
KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

KLH Minta 13 Pelaku Usaha di Puncak Bongkar Bangunan Secara Mandiri
KLH Minta 13 Pelaku Usaha di Puncak Bongkar Bangunan Secara Mandiri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembongkaran mandiri kepada 13 pelaku usaha di Puncak, Bogor, akibat pelanggaran lingkungan.

Pemerintah Tegas Cabut Izin Perusahaan Penyebab Karhutla
Pemerintah Tegas Cabut Izin Perusahaan Penyebab Karhutla

Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan akan mencabut izin perusahaan yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Menteri LH Minta Kegiatan Usaha Pemicu Bencana di Cijeruk Dihentikan
Menteri LH Minta Kegiatan Usaha Pemicu Bencana di Cijeruk Dihentikan

Menanggapi bencana di Cijeruk dan Sukabumi, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta penghentian kegiatan usaha yang melanggar aturan lingkungan dan berpotensi menyebabkan bencana.

KLH Sorot Penataan Hulu DAS Ciliwung untuk Cegah Banjir
KLH Sorot Penataan Hulu DAS Ciliwung untuk Cegah Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti perlunya penataan ulang di hulu DAS Ciliwung untuk mengatasi banjir akibat alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.

KLH Terapkan Pendekatan Multi-Door untuk Pulihkan DAS Ciliwung Pasca Banjir
KLH Terapkan Pendekatan Multi-Door untuk Pulihkan DAS Ciliwung Pasca Banjir

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan pendekatan multi-door, baik pidana maupun perdata, untuk memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi pasca banjir besar awal Maret 2025.

KLH Terbitkan Sanksi Paksaan: Sejumlah Usaha di Puncak Diduga Jadi Biang Banjir Jakarta
KLH Terbitkan Sanksi Paksaan: Sejumlah Usaha di Puncak Diduga Jadi Biang Banjir Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada sejumlah perusahaan di Puncak, Bogor, yang diduga menjadi penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya.

Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi
Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi guna mengurangi risiko banjir, dengan menargetkan pembongkaran sejumlah bangunan ilegal.

KLH Hentikan Sementara Kegiatan di KEK Lido, Investigasi Dugaan Pelanggaran Lingkungan Berlanjut
KLH Hentikan Sementara Kegiatan di KEK Lido, Investigasi Dugaan Pelanggaran Lingkungan Berlanjut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menghentikan sementara kegiatan di KEK Lido, Jawa Barat, menyusul dugaan pelanggaran lingkungan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido dan perubahan luasan badan air, serta akan memanggil pihak pengelola.

KLH dan DPR Periksa KEK Lido: Pembangunan Diduga Rusak Danau
KLH dan DPR Periksa KEK Lido: Pembangunan Diduga Rusak Danau

KLH dan Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido, Bogor, terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido; sanksi administratif mengancam pengembang.