Aktivitas Wisata Pemandian Lembah Anai Ilegal, BKSDA Sumbar Pastikan Tak Ada Izin

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat memastikan aktivitas wisata pemandian di Lembah Anai ilegal dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat memastikan aktivitas wisata pemandian di sekitar aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Tanah Datar, beroperasi secara ilegal. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKSDA Provinsi Sumbar, Lugi Hartanto, di Padang, Minggu, 2 September 2024. Aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin resmi dari pihak berwenang, dan berlokasi di area yang rawan bencana.

Menurut Lugi Hartanto, hingga saat ini belum ada izin yang diberikan untuk pembangunan atau aktivitas apapun di sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Pihak BKSDA telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera meninjau lokasi dan meminta klarifikasi kepada pemilik atau pengelola tempat pemandian tersebut. "'Kita akan ke lokasi pemandian itu dan meminta klarifikasi kepada pemilik atau pengelola,' ujar dia."

Langkah tegas ini diambil menyusul bencana lahar dingin dan galodo yang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu, yang mengakibatkan kerusakan parah di sekitar Lembah Anai. BKSDA sebelumnya telah memasang papan informasi larangan aktivitas dan pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, namun masih ada masyarakat yang mengabaikan peringatan tersebut dan tetap mendirikan tempat pemandian.

Pemandian Ilegal di Lembah Anai: Ancaman dan Upaya Penindakan

Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pemasangan papan peringatan, masih ada warga yang tetap membandel dan mendirikan tempat pemandian di lokasi yang dilarang. Kepala BKSDA Sumbar menyayangkan tindakan tersebut dan menegaskan bahwa aktivitas ini sangat berbahaya. "'Itu yang mendirikan tempat pemandian di pinggir sungai warga yang bandel dan tidak mendengarkan larangan, padahal ini sangat berbahaya,' ujar dia."

BKSDA Sumbar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas ilegal tersebut. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah akan memastikan penutupan tempat pemandian dan pencegahan pembangunan serupa di masa mendatang. Langkah-langkah hukum akan diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Selain penindakan, BKSDA juga tengah berupaya untuk meningkatkan status kawasan sepanjang Sungai Batang Anai. Saat ini, BKSDA Sumbar tengah mengurus dokumen dan persyaratan untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai cagar alam. "'Rekomendasinya menjadi cagar alam dan kini masih menunggu proses,' kata dia."

Bencana Lahar Dingin Mei 2024 dan Dampaknya

Bencana lahar dingin Gunung Marapi dan Gunung Singgalang pada 11 Mei 2024 lalu telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan, terutama di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Bencana tersebut menyebabkan setidaknya 63 orang meninggal dunia dan kerusakan infrastruktur yang parah, termasuk jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Salah satu area yang paling terdampak adalah aliran Sungai Batang Anai di Lembah Anai. Kerusakan yang terjadi di kawasan ini semakin menggarisbawahi pentingnya perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap larangan pembangunan di sepanjang bantaran sungai. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan penegakan aturan guna mencegah tragedi serupa di masa depan.

Dengan penetapan kawasan sebagai cagar alam, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap ekosistem Sungai Batang Anai dan mencegah pembangunan ilegal yang dapat mengancam keselamatan dan lingkungan. Proses penetapan ini diharapkan dapat segera selesai untuk melindungi kawasan tersebut dari aktivitas yang merusak.

Langkah-langkah yang diambil BKSDA Sumbar dalam menangani aktivitas wisata pemandian ilegal di Lembah Anai menunjukkan komitmen untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kerjasama antar instansi dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang dan menjaga kelestarian alam Sumatera Barat.