Dinas Cipta Karya Sulteng menemukan Rekomendasi Teknis palsu yang digunakan PT BTIIG untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya air di Bendungan Karaupa, dan mendesak pencabutan izin tersebut.

Kadis Perdagangan Makassar imbau masyarakat untuk membeli BBM di SPBU resmi guna menghindari potensi masalah hukum dan risiko keselamatan akibat maraknya Pertamini ilegal.

Pemerintah Kota Mataram mengizinkan FD Entertainment beroperasi setelah perusahaan tersebut memenuhi seluruh persyaratan perizinan usaha, termasuk NIB dan izin operasional lainnya.

Pemerintah Kota Mataram mengancam akan menutup FD Entertainment, tempat hiburan malam yang diduga beroperasi tanpa izin resmi, dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perizinan berusaha.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

PT Eka Karya Graha Flora di Cianjur disegel Satpol PP karena beroperasi tanpa izin lengkap, termasuk Izin Lingkungan dan PBG, setelah melewati tahapan peringatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut menyegel dua tempat usaha, Studio Sams dan Nice Playlane, karena beroperasi tanpa izin resmi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mempermudah perizinan usaha bagi warga kurang mampu dengan mendekatkan layanan hingga ke desa, termasuk pengurusan NIB dan sertifikat halal.

Ratusan warga Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menolak pembukaan tempat hiburan malam 'Helen's Night Mart' di hotel setempat karena dinilai menjual miras dan dekat dengan fasilitas publik.

Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan akan mencabut izin perusahaan yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Pemerintah Kabupaten Cianjur melarang operasional tempat hiburan malam selama Ramadhan dan akan menindak tegas pelanggar, termasuk pencabutan izin usaha.

Koalisi masyarakat sipil mengungkapkan deforestasi lahan PT Mayawana Persada mencapai 4.633 hektare di Kalimantan Barat, merusak lingkungan dan mengancam masyarakat adat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menertibkan 267 perusahaan PMA fiktif di Bali yang melanggar izin dan tidak sesuai realisasi investasi, berdampak pada pelanggaran izin keimigrasian WNA.

DPMPTSP Mimika telah menerbitkan 400 izin praktik tenaga kesehatan (nakes) sejak Januari hingga Februari 2025, dengan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan dan kualitas layanan kesehatan.

DPRD Kabupaten Serang mendukung pencabutan izin PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) menyusul keluhan warga soal pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam tersebut.