DPRD Serang Dukung Pencabutan Izin Peternakan Ayam PT STS: Warga Mengeluh Pencemaran Lingkungan
DPRD Kabupaten Serang mendukung pencabutan izin PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) menyusul keluhan warga soal pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam tersebut.
Serang, 19 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Banten, menyatakan dukungannya terhadap pencabutan izin operasional peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) yang berlokasi di Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang. Keputusan ini diambil setelah menerima keluhan warga terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas peternakan tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk menindaklanjuti permasalahan ini.
Bahrul Ulum menjelaskan bahwa proses pencabutan izin tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Hal ini memerlukan beberapa prosedur dan tahapan sesuai dengan aturan perizinan yang berlaku. Meskipun demikian, DPRD Serang berkomitmen untuk mempercepat proses tersebut demi kepentingan masyarakat. "Pemerintah daerah yang mengeluarkan izin, maka pemerintah daerah juga yang mencabut izin. Tetapi ini tentu melalui prosedur dan syarat yang harus ditempuh," jelas Bahrul Ulum.
Langkah selanjutnya yang akan diambil DPRD adalah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang untuk melakukan kajian ulang terhadap perizinan peternakan ayam PT STS. Kajian ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan dan dampak operasionalnya terhadap masyarakat sekitar. DPRD Serang menilai bahwa peternakan ayam tersebut telah menimbulkan banyak kerugian dan ketidaknyamanan bagi warga sekitar.
Warga Cibetus Desak Pencabutan Izin
Keluhan warga Kampung Cibetus menjadi pemicu utama dukungan DPRD Serang terhadap pencabutan izin PT STS. Fitri, salah satu warga yang terdampak, mengungkapkan bahwa keberadaan peternakan ayam tersebut telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan sejak tahun 2012. Bau menyengat, lingkungan yang kotor akibat bulu ayam, dan banyaknya lalat menjadi permasalahan utama yang dikeluhkan warga.
Fitri dan warga lainnya mengaku tidak pernah memberikan izin atas berdirinya peternakan ayam tersebut di lingkungan mereka. Mereka merasa hak atas lingkungan yang sehat dan nyaman terganggu oleh aktivitas PT STS. "Kita datang ke sini untuk meminta kepada para pimpinan wakil rakyat, agar membantu kita warga yang terdampak akibat bau yang ditimbulkan oleh kandang ayam," ujar Fitri.
Dampak negatif dari peternakan ayam tersebut, menurut Fitri, telah menimbulkan berbagai penyakit dan ketidaknyamanan bagi warga. Mereka berharap DPRD Serang dapat segera mencabut izin operasional PT STS agar dapat kembali menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. "Maka kami menuntut agar DPRD dapat mencabut izin PT SNS, supaya kami kembali menghirup udara sehat serta mendapatkan lingkungan yang baik," tegasnya.
Prosedur Pencabutan Izin dan Kajian Ulang DPMPTSP
Proses pencabutan izin PT STS akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. DPRD Serang telah meminta DPMPTSP untuk melakukan kajian ulang terhadap perizinan perusahaan tersebut. Kajian ini akan mencakup aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pencabutan izin.
DPRD Serang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap pencabutan izin PT STS merupakan wujud komitmen DPRD dalam memperjuangkan hak-hak warga dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan selesai dalam waktu yang relatif singkat.
Pemerintah Kabupaten Serang melalui instansi terkait akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan proses pencabutan izin dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi warga yang telah lama menderita akibat pencemaran lingkungan dari peternakan ayam tersebut.
Ke depan, diharapkan akan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap perizinan usaha, khususnya yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemberian izin usaha harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat secara komprehensif.
Langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kabupaten Serang ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani permasalahan serupa. Perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
