Warga Cibetus Desak DPRD Serang Cabut Izin Peternakan Ayam PT STS
Puluhan warga Kampung Cibetus, Kabupaten Serang, Banten, mendatangi DPRD Serang, menuntut pencabutan izin operasional peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) yang dinilai mencemari lingkungan dan meminta pembebasan warga yang ditahan terkait pemba
Serang, 19 Februari 2024 - Puluhan warga Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Serang pada Rabu (19/2). Mereka mendesak agar izin operasional peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dicabut. Aksi ini dipicu oleh dampak buruk peternakan ayam tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Para demonstran berharap DPRD Serang dapat menindaklanjuti tuntutan mereka dan memberikan solusi atas permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.
Aksi ini diprakarsai oleh warga yang merasa dirugikan oleh keberadaan peternakan ayam PT STS. Sejak tahun 2012, peternakan tersebut telah beroperasi dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti bau menyengat, pencemaran lingkungan akibat bulu ayam, dan populasi lalat yang meningkat drastis. Kondisi ini telah mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar. Mereka berharap DPRD Serang dapat menjadi perantara untuk menyelesaikan konflik ini dan mengembalikan kondisi lingkungan yang sehat.
Salah satu perwakilan warga, Fitri, menyampaikan tuntutan warga secara langsung kepada anggota DPRD. "Kami datang ke sini untuk meminta kepada para pimpinan wakil rakyat agar membantu kami, warga yang terdampak akibat bau yang ditimbulkan oleh kandang ayam," ujarnya. Ia menekankan bahwa warga sekitar tidak pernah memberikan izin atas berdirinya peternakan ayam tersebut dan meminta agar izin operasional PT STS dicabut demi kesehatan dan kenyamanan warga.
Tuntutan Pencabutan Izin dan Pembebasan Warga
Selain menuntut pencabutan izin operasional PT STS, warga juga meminta dukungan DPRD Kabupaten Serang untuk pembebasan warga Padarincang yang ditahan oleh Polda Banten. Penahanan ini terkait dengan insiden pembakaran kandang ayam PT STS beberapa waktu lalu. "Kami meminta DPRD Kabupaten Serang untuk turut mengawal dan membantu pembebasan terhadap para tahanan tanpa syarat. Sebab saat ini masih ada delapan warga yang ditahan, dua dibebaskan, dan lima warga statusnya ditangguhkan," kata Fitri. Mereka berharap DPRD dapat memperjuangkan hak-hak warga yang ditahan dan memastikan proses hukum berjalan adil.
Ahmad Fauzi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) turut hadir dalam aksi tersebut dan memberikan dukungan kepada warga. Ia menyatakan bahwa peternakan ayam PT STS yang telah beroperasi sejak 2012 dengan kapasitas 20 ribu ekor ayam telah menimbulkan dampak lingkungan yang sangat signifikan bagi pemukiman warga. "Kandang ayam ini sudah ada sejak 2012 dengan kapasitas 20 ribu ekor ayam, sehingga dampaknya sangat luar biasa bagi lingkungan pemukiman warga, sehingga kita meminta dukungan kepada DPRD untuk bersama-sama memihak kepada warga demi mewujudkan lingkungan yang sehat," katanya. Fauzi berharap penegak hukum dapat menggunakan mekanisme hukum yang baik dan mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut.
Warga berharap DPRD Serang dapat merespon tuntutan mereka dengan serius dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Mereka menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan warga sebagai prioritas utama. Keberadaan peternakan ayam PT STS yang dinilai telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan ini menjadi sorotan dan tuntutan warga untuk segera dicarikan jalan keluar yang tepat.
Dampak Lingkungan Peternakan Ayam PT STS
Berbagai dampak negatif telah dirasakan warga sekitar akibat operasional peternakan ayam PT STS. Bau menyengat yang ditimbulkan dari kandang ayam telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga. Bulu ayam yang beterbangan juga mencemari lingkungan sekitar, sementara lalat yang bermunculan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi yang memadai.
Warga telah berupaya menyampaikan keluhan mereka kepada pihak terkait, namun belum mendapatkan respon yang memuaskan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan aksi demonstrasi di DPRD Serang sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Mereka berharap DPRD Serang dapat menjadi mediator dan membantu menyelesaikan konflik ini secara adil dan bijaksana.
Aksi ini menunjukkan keprihatinan warga terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan mereka. Mereka berharap pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang beroperasi di wilayah mereka dan mengambil tindakan yang tegas untuk melindungi hak-hak warga.
Ke depan, diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap izin operasional usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pembangunan.
Semoga tuntutan warga Kampung Cibetus dapat segera ditanggapi dan direspon oleh pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Permasalahan ini menjadi contoh penting bagaimana pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari suatu usaha dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak-hak warganya.
