400 Izin Praktik Nakes Terbit di Mimika Selama Dua Bulan
DPMPTSP Mimika telah menerbitkan 400 izin praktik tenaga kesehatan (nakes) sejak Januari hingga Februari 2025, dengan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan dan kualitas layanan kesehatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, telah menerbitkan sebanyak 400 izin praktik bagi tenaga kesehatan (nakes) hanya dalam kurun waktu dua bulan, yaitu Januari hingga Februari 2025. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan tenaga kesehatan di wilayah tersebut dan komitmen pemerintah daerah dalam mengatur praktik kesehatan secara resmi.
Pelaksana tugas Kepala DPMPTSP Mimika, Marselino Mameyao, menjelaskan bahwa izin praktik tersebut mencakup berbagai profesi kesehatan, termasuk bidan, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, dan ahli gizi. Pemberian izin ini merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas layanan kesehatan di Mimika dan melindungi masyarakat dari praktik kesehatan ilegal.
Penerbitan izin praktik ini juga merupakan bagian dari upaya pengawasan yang ketat terhadap praktik tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika. "Izin praktik dan izin kerja merupakan persyaratan wajib bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan profesinya di Kabupaten Mimika," tegas Marselino dalam keterangannya di Timika, Jumat (21/2).
Izin Praktik: Kewajiban dan Sanksi
Marselino menekankan bahwa tanpa izin yang sah, tenaga kesehatan tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik. Oleh karena itu, DPMPTSP Mimika secara aktif melakukan pengawasan terhadap pemegang izin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. "Jika ditemukan pelanggaran atau kelengkapan dokumen yang tidak sesuai, kami akan melakukan tindakan tegas mulai dari pemberian peringatan lisan hingga pencabutan izin," ujarnya.
Pengawasan ini tidak hanya sebatas pencegahan, tetapi juga mencakup tindakan korektif. Pada bulan Januari 2025, DPMPTSP Mimika mencabut beberapa izin praktik dokter, bidan, dan perawat yang tidak memenuhi ketentuan, terutama terkait masa berlaku izin. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas layanan kesehatan di Mimika.
Lebih lanjut, Marselino menambahkan bahwa sektor kesehatan menjadi sektor yang paling banyak mengajukan izin selama dua bulan terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan akan tenaga kesehatan di Mimika, yang menuntut respon cepat dan efektif dari DPMPTSP dalam memproses permohonan izin.
Selain Izin Nakes, DPMPTSP Mimika Juga Terbitkan Izin Usaha Lain
Selain menerbitkan izin praktik tenaga kesehatan, DPMPTSP Mimika juga telah menerbitkan sekitar 100 izin usaha di berbagai sektor lainnya sejak Januari 2025. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan di Mimika dan peran penting DPMPTSP dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tersebut. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung perkembangan berbagai sektor usaha di wilayah tersebut.
DPMPTSP Mimika berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam penerbitan izin, baik untuk sektor kesehatan maupun sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melindungi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika.
Dengan diterbitkannya 400 izin praktik nakes dan 100 izin usaha lainnya, DPMPTSP Mimika menunjukkan perannya yang vital dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Mimika. Ke depan, diharapkan DPMPTSP Mimika dapat terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik guna mendukung pembangunan yang lebih baik.