Gubernur Jabar Desak BPK Audit Alih Fungsi Lahan: Cegah Kerugian Negara!
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menyampaikan harapannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk turut serta melakukan audit terhadap alih fungsi lahan di Jawa Barat. Hal ini disampaikan pada Kamis di Bandung, menyusul pergantian Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan. Permintaan audit ini didorong oleh keprihatinan atas dampak besar alih fungsi lahan yang dinilai merugikan negara secara ekonomi dan lingkungan.
Menurut Gubernur Dedi, alih fungsi lahan yang dilakukan secara sembarangan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. "Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya," ujarnya, merujuk pada biaya recovery pasca-bencana yang dipicu oleh perubahan fungsi lahan. Ia menekankan bahwa kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan keuangan negara.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kerugian akibat alih fungsi lahan memiliki beberapa dimensi. Hilangnya karbon dan sumber mata air merupakan dampak lingkungan yang signifikan. Selain itu, bencana alam yang dipicu oleh alih fungsi lahan juga membutuhkan anggaran besar dari APBN/APBD untuk penanganannya. Anggaran tersebut, menurutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor publik lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
BPK Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Daerah
Pergantian Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat disambut baik oleh Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi. Ia menekankan pentingnya serah terima jabatan ini untuk menjaga kontinuitas fungsi organisasi. Bobby memberikan apresiasi kepada Widhi Widayat atas kinerja dan komunikasi yang baik dengan stakeholders di Jawa Barat. Kepada Eydu Oktain Panjaitan, Kepala BPK yang baru, Bobby berharap adanya sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah.
Bobby Adhityo Rezaldi menyatakan kesiapan BPK untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. "Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemeriksaan bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan. Maka memerlukan sinergi dan dukungan dari Bapak/Ibu agar pemeriksaan kami memberikan dampak yang signifikan," tegasnya. Ia juga menginstruksikan Eydu untuk bekerja secara akseleratif dan selaras dengan kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan kepala daerah lainnya di Jawa Barat.
Sejalan dengan harapan Gubernur Dedi, Bobby menekankan pentingnya kerja cepat dan efektif dari BPK Perwakilan Jawa Barat. "Saya rasa semuanya (para kepala daerah di Jabar) berlari sangat kencang. Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya," ucapnya. Hal ini menunjukkan komitmen BPK untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan alih fungsi lahan.
Kerugian Negara Akibat Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan di Jawa Barat telah menimbulkan berbagai kerugian, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Kerugian ekonomi meliputi biaya besar untuk penanganan bencana yang diakibatkan oleh perubahan fungsi lahan tersebut. Dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan sektor publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, kerugian lingkungan meliputi hilangnya sumber daya alam seperti karbon dan sumber mata air.
Oleh karena itu, audit yang dilakukan oleh BPK diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak alih fungsi lahan dan memberikan rekomendasi untuk pencegahan kerugian lebih lanjut. Hasil audit ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Jawa Barat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan permasalahan alih fungsi lahan di Jawa Barat dapat ditangani secara efektif dan terukur. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Dengan audit yang komprehensif, diharapkan dapat terungkap secara transparan dan akuntabel besarnya kerugian negara akibat alih fungsi lahan. Informasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan lahan di Jawa Barat.
