Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek shelter tsunami Lombok Utara, Aprialely Nirmala, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta oleh Jaksa KPK karena korupsi yang merugikan negara Rp18,46 miliar.

Kejari Bima menetapkan Asraruddin sebagai DPO atas kasus korupsi dana KUR senilai Rp450 juta yang merugikan petani jagung di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Kejari Aceh Timur menemukan dugaan korupsi pengelolaan keuangan BUMD PT Beurata Maju pada 2022-2023 dan segera menetapkan tersangka.

Kejari Tapanuli Utara menahan Dirut PT Mitra Visioner Pratama, HR, tersangka korupsi pengadaan internet service provider (ISP) senilai Rp2,83 miliar pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Dirut PT PGN, Jobi Triananda Hasjim, dan beberapa saksi lainnya terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas dengan kerugian negara mencapai 15 juta dolar AS.

Kejari Donggala menetapkan kontraktor CV Awalid Mitra Indonesia sebagai tersangka korupsi proyek jalan di Desa Mbulava, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp500 juta.

Enam mantan pejabat PT Antam dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp750 juta terkait kasus korupsi pengelolaan emas senilai Rp3,31 triliun.

Kejaksaan Agung mengkaji indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex yang dinyatakan pailit dengan total utang mencapai Rp29,8 triliun.

Kejaksaan Negeri Purwakarta menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi Diskanak, menambah jumlah tersangka menjadi tujuh orang dengan total kerugian negara hampir mencapai Rp1 miliar.

Kejaksaan Negeri Mataram melanjutkan penahanan tiga tersangka kasus korupsi aset Pemkab Lombok Barat terkait pembangunan Lombok City Center (LCC) senilai Rp39 miliar, termasuk mantan Bupati dua periode.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara senilai Rp1,272 triliun, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp893 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami perjanjian dan pembayaran dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE periode 2017-2021, dengan potensi kerugian negara mencapai 15 juta dolar AS.

Kejati NTT menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi rehabilitasi jaringan irigasi Wae Ces di Manggarai, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.

Kejati NTT menahan Direktur Utama PT Jamkrida NTT dan dua pejabat lainnya karena dugaan korupsi investasi Rp5 miliar yang merugikan negara hingga Rp4,7 miliar.

Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan memusnahkan barang bukti ribuan batang rokok ilegal dan minuman beralkohol senilai miliaran rupiah, menyelamatkan potensi kerugian negara yang signifikan.

Kejaksaan Tinggi NTB menemukan kesalahan administrasi dalam pengelolaan anggaran Rp24 miliar untuk Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 yang bersumber dari Kemenparekraf RI, meskipun sebagian dana telah dikembalikan.

Kejaksaan Negeri Tabalong menetapkan Direktur PT Eksklusife Baru, J, sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi Perumda Tabalong Jaya Persada, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.

Kejari Gorontalo Utara menggeledah kantor Dinas PUPR dan CV Nafa Karya terkait dugaan korupsi pembangunan masjid di kompleks blok plan Molingkapoto senilai 6,8 miliar dari APBD 2022, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Rp755 juta.

Kejaksaan Tinggi NTB menggunakan putusan pengadilan kasus eksploitasi air di Gili Trawangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi kerjasama SPAM antara PT GNE dan PT BAL.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai KKP, Nugroho Aji, sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) senilai Rp61,54 miliar.