Banjir Jabar: Gubernur Dedi Mulyadi Berkomitmen Supaya Tidak Terjadi Lagi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk mencegah banjir susulan setelah bencana banjir yang baru saja terjadi, dengan fokus pada tiga permasalahan utama: alih fungsi lahan di hulu, penyempitan bantaran sungai, dan pengurukan lahan di hilir.

Banjir yang baru-baru ini melanda Jawa Barat telah mendorong Gubernur Dedi Mulyadi untuk berkomitmen agar bencana serupa tidak terulang kembali. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh beliau di Jakarta pada Rabu, 12 Maret. Komitmen ini muncul sebagai respons atas bencana yang telah menimbulkan kerugian besar dan dampak signifikan bagi masyarakat Jawa Barat. Langkah-langkah konkret pun tengah dirancang untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu menjadikan banjir tahun ini sebagai yang terakhir. Beliau menekankan pentingnya upaya pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan banjir di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani bencana alam yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dalam keterangannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengidentifikasi tiga masalah utama penyebab banjir. Ketiga masalah ini akan menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan banjir di masa mendatang. Pemahaman yang komprehensif terhadap akar permasalahan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi bencana ini secara efektif dan berkelanjutan.

Tiga Masalah Utama Penyebab Banjir Jawa Barat

Gubernur Dedi Mulyadi menjabarkan tiga masalah utama yang menyebabkan banjir di Jawa Barat. Pertama, alih fungsi lahan di daerah hulu. Kawasan gunung, hutan, dan perkebunan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, kini banyak berubah menjadi permukiman elit dan kawasan wisata. Hal ini mengurangi kapasitas resapan air dan meningkatkan risiko banjir.

Kedua, perubahan kondisi bantaran sungai. Penyempitan dan pendangkalan sungai, serta pembangunan permukiman di sepanjang bantaran sungai, telah memperparah masalah. Bahkan, banyak perumahan yang dibangun dengan mengambil daerah aliran sungai sebagai bagian dari lahannya. Kondisi ini menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri permukiman warga.

Ketiga, pengurukan lahan di daerah hilir. Pengurukan lahan rawa dan sawah telah mengurangi kapasitas tampungan air. Akibatnya, ketika hujan deras turun, air tidak dapat terserap dengan baik dan menyebabkan banjir dengan ketinggian yang signifikan, bahkan mencapai 2,5 meter di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai. Langkah ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan menerbitkan peraturan menteri terkait. Kerja sama antar instansi pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini.

Solusi dan Langkah Konkret Penanganan Banjir

Selain peraturan gubernur dan peraturan menteri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengadopsi desain rumah panggung yang telah diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Desain rumah panggung ini telah diuji coba di Muara Angke, Jakarta Utara, dan dinilai efektif dalam mengurangi dampak banjir.

Penerapan desain rumah panggung ini akan difokuskan di daerah-daerah rawan banjir di Jawa Barat, seperti Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan Sukabumi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan rumah akibat banjir dan meningkatkan keselamatan warga.

Universitas Pertahanan (Unhan) berperan penting dalam pengembangan desain rumah panggung ini. Kerja sama antara Pemprov Jabar dan Unhan akan memastikan penerapan desain yang efektif dan sesuai dengan kondisi geografis Jawa Barat. Dengan demikian, solusi yang diterapkan akan lebih terukur dan tepat sasaran.

Gubernur Dedi Mulyadi menekankan komitmennya untuk mencegah banjir di masa mendatang. Dengan mengidentifikasi tiga masalah utama dan menerapkan solusi yang terintegrasi, diharapkan bencana banjir di Jawa Barat dapat diminimalisir. Kerja sama antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan institusi pendidikan tinggi menjadi kunci keberhasilan upaya ini.