Bekasi River Embankment: Proyek Rp3,6 Triliun untuk Mitigasi Banjir

Kementerian PUPR berencana membangun tanggul di Sungai Bekasi seharga Rp3,6 triliun untuk mengurangi risiko banjir di Jawa Barat, dengan koordinasi bersama Kementerian ATR dan pemerintah daerah.

Banjir di Jawa Barat, khususnya di Bekasi, telah menjadi masalah yang berulang. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun tanggul di sepanjang Sungai Bekasi. Proyek ini menelan biaya Rp3,6 triliun dan akan dikerjakan dalam tujuh fase. Rencana ini diumumkan pada Senin, 17 Maret 2025, melibatkan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah.

Deputi Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa proyek ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk memastikan kelancaran proyek.

"Semoga pada bulan April (2025), kita bisa menentukan lokasi dan akhir Mei bisa melakukan pembebasan lahan. Juni kita cari tindak lanjut pembangunan tanggul Sungai Bekasi yang masih tersisa 19,4 kilometer," ujar Kusumastuti. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah

Koordinasi yang erat antara Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN sangat krusial untuk keberhasilan proyek ini. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah memastikan komitmennya untuk mendukung proyek mitigasi banjir ini, termasuk dalam hal penetapan dan pembebasan lahan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah banjir di Jawa Barat.

"Berdasarkan rapat, kita berkomitmen untuk memulai pembangunan tanggul pada bulan Juni, termasuk normalisasi sungai, tanggul, dan batas sungai, serta danau, irigasi, dan bendungan," kata Nusron Wahid. Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam mengatasi masalah banjir yang kompleks.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga telah menyatakan komitmennya untuk mencegah terulangnya banjir di wilayahnya. Beliau mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab banjir di Jawa Barat.

Penyebab Banjir di Jawa Barat

Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, perubahan fungsi daerah resapan air di hulu menjadi penyebab utama banjir. Kawasan pegunungan, hutan, dan perkebunan telah dialihfungsikan menjadi permukiman elit dan kawasan wisata, sehingga daya serap air berkurang. Kondisi ini memperparah aliran air saat hujan deras.

Kedua, perubahan bantaran sungai yang menyempit dan pendangkalan sungai juga menjadi faktor penting. Pembangunan permukiman di bantaran sungai semakin mempersempit aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir. Perencanaan tata ruang yang kurang memperhatikan aspek lingkungan menjadi salah satu penyebabnya.

Ketiga, perubahan fungsi lahan di hilir, yaitu alih fungsi sawah dan rawa menjadi permukiman, juga berkontribusi pada peningkatan risiko banjir. Hal ini menyebabkan genangan air yang signifikan, seperti yang terjadi pada awal Maret 2025, dengan ketinggian air mencapai 2,5 meter.

Proyek pembangunan tanggul Sungai Bekasi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Namun, keberhasilan proyek ini juga bergantung pada upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan tata ruang yang terintegrasi.