Proyek Tanggul Laut Raksasa di Pesisir Utara Jawa Dilanjutkan
Menteri PU memastikan proyek tanggul laut raksasa sepanjang 946 km di pesisir utara Jawa akan dilanjutkan untuk mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta dan sekitarnya.
Jakarta, 20 Maret 2024 - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan kelanjutan proyek pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Proyek ambisius ini melibatkan kerja sama internasional dan integrasi dengan proyek infrastruktur lainnya.
Pembangunan tanggul laut tahap A sepanjang 12,66 km telah selesai. Selanjutnya, pembangunan tahap B dengan panjang tambahan 33,54 km akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini merupakan bagian dari rencana besar pembangunan tanggul sepanjang 946 km dari Cilegon hingga Gresik, sebuah kerja sama Indonesia dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016.
Keputusan untuk melanjutkan proyek ini didasarkan pada urgensi penanganan banjir dan penurunan tanah yang semakin mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Kerja sama dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan proyek raksasa ini.
Tahap Selanjutnya dan Studi Kelayakan
Menteri Dody menjelaskan bahwa untuk tahap selanjutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B, Kementerian PU sedang melakukan kajian pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study). Kajian ini akan mempertimbangkan dua desain: desain dari Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta (2020) dan Masterplan tahun 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Proses pengambilan keputusan untuk desain yang akan digunakan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek teknis, biaya, dan dampak lingkungan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek.
Selain Jakarta, pembangunan tanggul laut juga dilakukan di Jawa Tengah, terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour. Integrasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk pendekatan pembangunan infrastruktur yang holistik dan berkelanjutan.
Pendekatan Terpadu Pengendalian Banjir
Kementerian PU menerapkan konsep pengendalian banjir terpadu dan terintegrasi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul, tetapi juga mencakup penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur, serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta,” jelas Menteri Dody. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah banjir.
Pemerintah telah menetapkan proyek tanggul laut raksasa sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap proyek ini.
Kerja Sama Lintas Pihak
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak untuk penanganan banjir dan perlindungan wilayah pesisir. Beliau juga menegaskan perlunya diskusi bersama untuk menentukan desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini dapat segera direalisasikan.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Menko AHY. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan perencanaan yang matang untuk keberhasilan proyek tanggul laut raksasa ini.
Proyek tanggul laut raksasa ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan banjir dan penurunan tanah di wilayah pesisir utara Jawa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.
