Dinding Laut Raksasa: Solusi Jokowi untuk Mitigasi Banjir Rob di Pesisir Jawa

Menko Marves Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan rencana pembangunan dinding laut raksasa untuk mengatasi banjir rob di pesisir utara Jawa, yang didanai hingga Rp123 triliun.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun dinding laut raksasa untuk mengatasi masalah banjir rob yang semakin parah di wilayah pesisir utara Jawa. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada hari Rabu lalu. Proyek ambisius ini bertujuan melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 sentimeter per tahun.

AHY menjelaskan bahwa Presiden telah menugaskannya untuk memimpin pembangunan dinding laut raksasa ini. Keputusan ini diambil setelah beberapa pekan terakhir Indonesia, khususnya Jakarta Raya, waspada terhadap ancaman banjir rob yang semakin meningkat. Salah satu daerah yang paling parah terdampak adalah Kota Bekasi, dimana delapan dari dua belas kecamatannya terendam banjir, mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat dan kerusakan infrastruktur. "Bekasi City is one of the worst affected areas, with eight out of 12 sub-districts submerged, paralyzing community activities and causing infrastructure damage," ujar AHY mengutip situasi di Bekasi.

Proyek ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga bagian dari solusi holistik untuk mengatasi masalah penurunan tanah. AHY menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara terpadu, termasuk optimalisasi pasokan air bersih dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), pengurangan tingkat kehilangan air, serta implementasi penampungan air hujan dan upaya siklus air.

Solusi Terpadu untuk Penurunan Tanah dan Banjir Rob

Pemerintah menyadari bahwa penggunaan air tanah yang berlebihan di Jakarta merupakan salah satu penyebab utama penurunan tanah. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga perbaikan tata kelola hulu. Langkah-langkah lain yang akan diambil termasuk peningkatan kualitas air melalui program Sistem Pengelolaan Air Limbah Jakarta dan penguatan instalasi pengolahan air limbah komunal (IPAL), serta peningkatan sanitasi masyarakat.

AHY menambahkan bahwa proyek ini juga mencakup strategi jangka panjang untuk memantau ketinggian air, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pesisir. "So, this must be an integrated system. We are not only talking about the environment, but also developing the area so it has an attractive economic added value. Not only opening up jobs, but also attracting investment that we really need," jelas AHY mengenai visi terpadu proyek ini.

Dengan melindungi pesisir Jakarta dan Jawa, pemerintah berharap dapat mencegah kerugian ekonomi yang mencapai miliaran dolar AS dalam 20 hingga 30 tahun mendatang, dan yang terpenting, menyelamatkan nyawa manusia. Proyek ini juga akan menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi.

Pendanaan dan Tahapan Pembangunan

Pemerintah tengah mempersiapkan skema pembiayaan inovatif mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Proyek dinding laut raksasa ini merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang akan membentang di beberapa lokasi di pesisir utara Jawa, mulai dari Banten, Jakarta, Kudus, Kendal, dan Semarang hingga wilayah Jawa Timur.

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun dinding laut di wilayah pesisir utara Jakarta, Banten, dan Bekasi. Anggaran untuk fase pertama pembangunan diperkirakan mencapai Rp123 triliun (USD7,4 miliar) dalam delapan tahun ke depan. Presiden Prabowo telah memberikan mandat pada tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan dinding laut raksasa ini, yang dianggap sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi penurunan tanah yang terus berlanjut di Jakarta dan wilayah pesisir utara Jawa.

Proyek ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah banjir rob dan penurunan tanah di wilayah pesisir utara Jawa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.