Kementerian PU dan Kemenko IPK Bahas Konsep Besar Giant Sea Wall: Lebih dari Sekadar Tanggul
Kementerian PU dan Kemenko IPK sedang mendiskusikan konsep pengembangan Giant Sea Wall yang tidak hanya fokus pada perlindungan pantai, tetapi juga peningkatan nilai ekonomi kawasan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) saat ini tengah membahas konsep besar proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Lilik Retno Cahyadiningsih, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang menyeluruh dan terintegrasi.
Pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada fungsi utama Giant Sea Wall sebagai pelindung pantai dari abrasi dan banjir, tetapi juga mengeksplorasi potensi pengembangan kawasan pantai agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Lilik Retno Cahyadiningsih dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu lalu. Konsep ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Konsep land value capture menjadi salah satu poin penting dalam diskusi ini. Namun, karena hal ini berada di luar domain Kementerian PU, pihak Kementerian PU akan mengajukan usulan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan untuk diintegrasikan ke dalam konsep besar yang dirumuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal dalam pelaksanaan proyek ini.
Konsep Giant Sea Wall yang Komprehensif
Kementerian PU telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melindungi wilayah pesisir Indonesia. Kerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut sepanjang 946 km dari Cilegon hingga Gresik menjadi bukti komitmen tersebut. Kajian ini menjadi dasar perencanaan pembangunan tanggul laut yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km telah selesai. Selanjutnya, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penambahan panjang 33,54 km. Proyek ini merupakan langkah nyata dalam upaya melindungi Jakarta dari ancaman abrasi dan banjir rob.
Untuk tahap selanjutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Kementerian PU sedang melakukan kajian pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study). Kajian ini akan mempertimbangkan dua opsi desain tanggul, yaitu mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall tahap B Jakarta tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.
Pengembangan Terintegrasi di Wilayah Lain
Selain di Jakarta, pembangunan tanggul laut juga dilakukan di Jawa Tengah. Proyek ini diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur lain seperti Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembangunan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan menggabungkan pembangunan tanggul laut dengan proyek infrastruktur lainnya, diharapkan akan tercipta pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi.
Pembangunan Giant Sea Wall bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
Kesimpulan: Diskusi antara Kementerian PU dan Kemenko IPK menandakan komitmen pemerintah dalam membangun proyek Giant Sea Wall yang tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Kajian dan studi kelayakan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
