Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, bahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Sulut, termasuk tata ruang, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.

Pemkab Bekasi berhasil tertibkan 1.315 bangunan liar di 120 titik untuk mencegah banjir dan mewujudkan tata kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

PLN Kalimantan Tengah mendapat persetujuan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Forum Tata Ruang Kabupaten Seruyan, mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan dan menjamin pasokan listrik andal.

Pemprov Babel dan Pemkot Pangkalpinang berkolaborasi membenahi tata ruang kota guna mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perluasan Transjabodetabek dan penerapan ERP dapat mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi di Jabodetabek, serta menekankan pentingnya integrasi transportasi umum dengan kawasan perumahan.

Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian PUPR-BPN sepakat mengambil aksi mengatasi banjir di Tangerang Raya yang disebabkan pelanggaran tata ruang dan penyempitan sungai.

Kementerian Kehutanan mengusulkan peninjauan tata ruang di empat Daerah Aliran Sungai (DAS) Jabodetabek untuk memastikan kawasan lindung yang cukup guna mencegah banjir.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menekankan peran krusial perencanaan tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang perlu diatasi.

Pemerintah Kota Batam memastikan pemanfaatan ruang di Batam sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat, mencegah konflik sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Banjir di Lombok Barat akibat hujan deras Februari 2025 dorong Disperkim NTB identifikasi pemukiman di sempadan sungai dan rencana relokasi untuk cegah banjir berulang.

REI NTT mendesak Pemkot Kupang untuk segera merevisi tata ruang dan menerbitkan Perda guna mempercepat proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mendukung pembangunan rumah subsidi.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, meminta dukungan Pemprov Jabar untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang Kota Bogor, khususnya dalam mengatasi masalah transportasi dan banjir.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menginisiasi evaluasi tata ruang dan audit pengembang perumahan untuk mencegah banjir yang semakin parah di Jawa Barat, serta menekankan solusi jangka panjang yang melampaui bantuan sembako.

Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayahnya sesuai rencana tata ruang melalui penerapan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), demi pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengusulkan perapian bangunan di sepadan sungai Bandarlampung sebagai solusi mengatasi banjir berulang yang disebabkan penyempitan aliran air.

Usai mengikuti retret kepala daerah, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berkomitmen selaraskan kebijakan nasional, terutama di sektor pendidikan, tata ruang, dan kebersihan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya tata ruang sebagai dasar investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong revisi RTRW dan penyusunan RDTR di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait akan membongkar pagar pembatas PIK 1 dan Kapuk Muara untuk memastikan akses warga dan mencegah eksklusivitas perumahan.

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani isu geologi di Indonesia, mengingat pentingnya hal tersebut untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam.

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mendesak pemerintah segera membentuk Undang-Undang Geologi untuk mengatasi berbagai permasalahan kebumian di Indonesia, termasuk mitigasi bencana dan penataan ruang.