Banjir di Lombok Barat akibat hujan deras Februari 2025 dorong Disperkim NTB identifikasi pemukiman di sempadan sungai dan rencana relokasi untuk cegah banjir berulang.

Kementerian PUPR berencana membangun tanggul di Sungai Bekasi seharga Rp3,6 triliun untuk mengurangi risiko banjir di Jawa Barat, dengan koordinasi bersama Kementerian ATR dan pemerintah daerah.

Wamendagri Ribka Haluk mendorong percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia untuk memperkuat program satu data dan investasi.

Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait sepakat memperkuat sinergi penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menekankan pentingnya kepatuhan pengembang properti terhadap tata ruang untuk mencegah dampak lingkungan, seperti banjir, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri PKP dan Gubernur Jawa Barat membahas mitigasi bencana perumahan di Jawa Barat, fokus pada pencegahan banjir dan pembangunan rumah tahan bencana.

Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda segera membersihkan sampah visual seperti spanduk dan baliho untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan rapi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan bertemu tiga menteri pada Senin untuk membahas normalisasi daerah aliran sungai (DAS) dan memastikan sempadan sungai bebas dari bangunan liar demi mencegah banjir.

Gubernur DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur Jawa Barat membatasi pembangunan vila di Puncak untuk mencegah banjir yang kerap melanda Jakarta dan sekitarnya.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak penghentian pembangunan yang tak sesuai tata ruang untuk mencegah bencana alam seperti banjir bandang di Jabodetabek.

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mendesak pemerintah segera membentuk Undang-Undang Geologi untuk mengatasi berbagai permasalahan kebumian di Indonesia, termasuk mitigasi bencana dan penataan ruang.

Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyatakan pemerintah aktif mendorong Kebijakan Satu Peta untuk mencapai Reforma Agraria yang berkeadilan dan mengatasi tumpang tindih lahan.

Menko AHY menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mengatasi kompleksitas tata ruang dan lahan di Indonesia.

Tiga fraksi DPRD Badung, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, menyetujui Raperda RTRW Badung 2025-2045, mengantisipasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi kesempatan Agung Sedayu Grup (ASG) untuk membuktikan keabsahan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, terkait dugaan pelanggaran prosedur.

Asosiasi pengembang perumahan di NTB, REI, mendesak pemerintah memperbaiki aturan tata ruang untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif yang terus terjadi, mengingat kebutuhan lahan perumahan jauh lebih sedikit dibandingkan total alih fungsi la