Perluas Transjabodetabek: Solusi Kurangi Ketergantungan Kendaraan Pribadi?
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perluasan Transjabodetabek dan penerapan ERP dapat mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi di Jabodetabek, serta menekankan pentingnya integrasi transportasi umum dengan kawasan perumahan.
Jakarta, 2 April 2024 (ANTARA) - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyoroti rencana perluasan layanan Transjabodetabek sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi di Jakarta dan sekitarnya. Perluasan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak warga Jabodetabek beralih ke angkutan umum, mendekati target 60 persen seperti yang telah dicanangkan.
Menurut Djoko, rencana tersebut merupakan langkah signifikan dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara di wilayah Jabodetabek. Ia menekankan bahwa aksesibilitas transportasi umum yang memadai sangat penting untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Selain perluasan Transjabodetabek, Djoko juga menyarankan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) sebagai langkah pengendalian mobilitas kendaraan pribadi. Menurutnya, ERP dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi umum yang lebih terjangkau dan efisien.
Integrasi Transportasi dan Kawasan Perumahan: Kunci Mengurangi Kendaraan Pribadi
Djoko Setijowarno juga menyoroti pentingnya integrasi antara pengembangan kawasan perumahan dengan penyediaan akses transportasi umum yang memadai. Ia mencatat bahwa banyak perumahan di Jabodetabek yang kurang terintegrasi dengan sistem transportasi umum, memaksa penghuninya untuk memiliki kendaraan pribadi.
Kondisi ini, menurut Djoko, menambah beban masyarakat, terutama generasi muda, yang harus menanggung biaya tinggi untuk membeli rumah dan kendaraan. Ia menyayangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan penyediaan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum.
Djoko membandingkan situasi saat ini dengan masa sebelum tahun 1990-an, di mana pembangunan perumahan selalu diimbangi dengan penyediaan layanan transportasi umum. Ia mengusulkan revisi undang-undang tersebut untuk memasukkan kewajiban pembangunan akses transportasi umum dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
“Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” ujarnya.
Tata Ruang Semrawut dan Ketergantungan pada Ojek Online
Djoko juga menyinggung masalah tata ruang yang semrawut sebagai faktor penyebab ketergantungan masyarakat pada ojek online. Proporsi penggunaan angkutan umum di Jabodetabek sangat rendah, hanya sekitar 2 persen, sementara mobil pribadi mencapai 23 persen dan sepeda motor 75 persen.
Kondisi ini menunjukkan kurangnya sinkronisasi antara pembangunan kawasan perumahan dan penyediaan layanan transportasi umum. Ketidakseimbangan ini mendorong masyarakat untuk bergantung pada kendaraan pribadi dan ojek online, yang pada akhirnya memperparah kemacetan dan polusi udara.
“Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” tuturnya.
Empat Rute Baru Transjabodetabek: Upaya Pemerintah
Sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka empat rute baru Transjabodetabek. Rute-rute tersebut saat ini sedang dalam tahap uji coba dan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Rute-rute baru tersebut meliputi layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta, Kota Wisata Cibubur ke Cawang Jakarta, Alam Sutera ke Blok M Jakarta, dan Binong ke Grogol Jakarta. Pembukaan rute-rute ini diharapkan dapat memberikan pilihan transportasi umum yang lebih luas bagi masyarakat Jabodetabek.
Dengan adanya perluasan Transjabodetabek dan rencana penerapan ERP, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Namun, keberhasilan upaya ini juga bergantung pada integrasi yang lebih baik antara sistem transportasi umum dan kawasan perumahan, serta perbaikan tata ruang yang lebih terencana.
