Pemprov DKI Jakarta Dianjurkan Buat Aplikasi Ojek Sendiri, Solusi Kesejahteraan Driver?
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk membuat aplikasi ojek sendiri guna meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan mengatasi potongan biaya aplikasi yang tinggi.
Jakarta, 24 Februari 2024 - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengusulkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan pengemudi ojek online di Jakarta. Ia menganjurkan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur untuk mengembangkan aplikasi ojek milik Pemprov DKI sendiri. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung para pengemudi akibat potongan tinggi dari aplikator yang ada saat ini.
Usulan ini muncul sebagai respons atas keluhan dan demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojek online terkait potongan biaya yang dianggap memberatkan. Djoko Setijowarno menekankan bahwa aplikasi ojek milik Pemprov DKI dapat menjadi solusi yang efektif untuk melindungi kesejahteraan para pengemudi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan para pengemudi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada aplikator pihak ketiga yang memiliki kebijakan potongan biaya yang tinggi.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa aplikasi ojek buatan Pemprov DKI dapat menerapkan potongan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan aplikator yang ada saat ini. Ia menyarankan agar potongan biaya maksimal hanya 10 persen, setengah dari batas maksimal potongan yang diizinkan oleh Kementerian Perhubungan (20 persen) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022.
Solusi Komprehensif: Aplikasi dan Pelat Kuning
Djoko Setijowarno tidak hanya mengusulkan pembuatan aplikasi ojek sendiri, tetapi juga penerapan pelat kuning untuk seluruh ojek di Jakarta, baik online maupun pangkalan. Menurutnya, penerapan pelat kuning akan memberikan kepastian legalitas bagi para pengemudi, meningkatkan pengawasan kinerja di lapangan, dan yang terpenting, memberikan akses kepada bahan bakar bersubsidi.
Penerapan pelat kuning pada ojek, menurut Djoko, bukanlah hal yang mustahil. Ia mencontohkan keberhasilan penerapan sistem serupa di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Dengan adanya Perda yang mendukung, penerapan sistem pelat kuning di Jakarta dinilai sangat memungkinkan.
Dengan sistem pelat kuning, para pengemudi ojek dapat mengakses bahan bakar bersubsidi, yang selama ini didominasi oleh pengguna kendaraan pribadi. Djoko mengungkapkan bahwa sekitar 93 persen bahan bakar bersubsidi di Indonesia digunakan oleh kalangan mampu, sementara hanya sebagian kecil yang digunakan oleh angkutan umum. Sistem pelat kuning diharapkan dapat menargetkan subsidi bahan bakar secara lebih tepat sasaran.
Keuntungan Aplikasi Ojek Milik Pemprov DKI
- Meningkatkan kesejahteraan pengemudi: Dengan potongan biaya yang lebih rendah, pendapatan pengemudi akan meningkat.
- Mengurangi ketergantungan pada aplikator pihak ketiga: Pengemudi memiliki lebih banyak kendali atas pendapatan mereka.
- Meningkatkan pengawasan dan kontrol: Penerapan pelat kuning memudahkan pengawasan kinerja pengemudi.
- Akses bahan bakar bersubsidi: Pengemudi ojek berpelat kuning dapat mengakses bahan bakar bersubsidi.
- Legalitas yang jelas: Pelat kuning memberikan kepastian legalitas bagi para pengemudi.
Kesimpulannya, usulan Djoko Setijowarno ini menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan pengemudi ojek di Jakarta. Pembuatan aplikasi ojek sendiri oleh Pemprov DKI, dikombinasikan dengan penerapan pelat kuning, berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, meningkatkan pengawasan, dan menargetkan subsidi bahan bakar secara lebih efektif. Penerapan sistem ini perlu dikaji lebih lanjut oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan implementasinya berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.
