Usulan BBM Subsidi untuk Ojek di Jakarta: Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi?
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar ojek online di Jakarta mendapat BBM subsidi untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi polusi udara, sebuah langkah yang menuai pro dan kontra di tengah penurunan penggunaan transpo
Jakarta, 10 Februari 2024 - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) baru-baru ini melontarkan usulan yang cukup mengejutkan: memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada para pengemudi ojek online di Jakarta. Usulan ini bertujuan untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota.
Mencari Solusi Atasi Penurunan Penggunaan Transportasi Umum
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menjelaskan usulan tersebut melalui pesan singkat. Ia menyarankan agar ojek online yang menggunakan pelat kuning mendapatkan akses BBM subsidi, mencontoh keberhasilan program serupa di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Menurutnya, penggunaan transportasi umum di Jakarta terus menurun drastis. Data menunjukkan penurunan signifikan, dari 52,7 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 6,9 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, penggunaan sepeda motor meningkat tajam, dari 61,2 persen pada tahun 2010 menjadi 68,3 persen pada tahun 2018.
Djoko, yang juga akademisi di Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak lingkungan dari tren ini. Sepeda motor berkontribusi sebesar 44,5 persen terhadap polusi udara di Jakarta, sementara mobil pribadi menyumbang 14,2 persen. Ironisnya, angkot di Jakarta sudah memiliki jangkauan layanan yang luas, mencapai 89,5 persen wilayah Jakarta, setara dengan kota-kota maju di dunia.
Peraturan Daerah dan Rencana Induk Transportasi
Djoko juga menyinggung Peraturan Daerah Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Peraturan tersebut menetapkan target 60 persen perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimal 35 km/jam. Ia menekankan pentingnya penguatan Rencana Induk Transportasi Jakarta (RIJ) untuk memastikan integrasi antarmoda dan konektivitas antarwilayah, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional (RIJLLAJ Nasional).
Untuk mencapai target tersebut, Djoko berpendapat dibutuhkan reformasi kebijakan dan dukungan kelembagaan yang kuat. Ia mengusulkan pembentukan Institut Transportasi Jakarta (ITJ) sebagai pusat riset dan pengembangan transportasi. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah transportasi di Jakarta.
Kendaraan Pribadi dan BBM Nonsubsidi
Sebagai perbandingan, Djoko menjelaskan bahwa kendaraan pribadi di Jakarta diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi dan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Namun, usulan subsidi BBM untuk ojek online ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Pro dan Kontra Usulan Subsidi BBM untuk Ojek Online
Usulan MTI ini tentu saja memicu perdebatan. Di satu sisi, subsidi BBM dapat meringankan beban pengemudi ojek online dan mendorong mereka untuk bergabung dalam sistem transportasi terintegrasi. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan subsidi dan dampaknya terhadap anggaran negara. Pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran subsidi dan pengawasan agar tepat sasaran juga perlu dipertimbangkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Analisis yang komprehensif, memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil efektif dan berkelanjutan. Diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengemudi ojek online, juga perlu dilakukan untuk mencapai solusi yang terbaik.
Kesimpulan
Usulan MTI tentang subsidi BBM untuk ojek online di Jakarta merupakan langkah yang kontroversial namun patut dipertimbangkan. Tantangan utama adalah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan adil bagi semua pihak. Keberhasilannya bergantung pada perencanaan yang matang, mekanisme pengawasan yang ketat, dan komitmen semua pihak untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan di Jakarta.