ERP Jakarta: Pendapatan untuk Subsidi Transportasi Umum, Menyasar 15 Golongan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana menggunakan pendapatan dari sistem jalan berbayar elektronik (ERP) untuk mensubsidi transportasi umum, menargetkan 15 golongan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini mengumumkan rencana penggunaan pendapatan dari sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) untuk membiayai subsidi transportasi umum. Pengumuman ini disampaikan dalam sambutan diskusi 'Jakarta Urban Mobility Festival 2025' di Pasaraya Blok M, Jakarta, Kamis lalu. Sistem ERP ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui subsidi transportasi.
Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari ERP tidak akan digunakan untuk menambah pendapatan daerah, melainkan sepenuhnya dialokasikan untuk subsidi transportasi umum. Subsidi ini tidak hanya akan dinikmati warga Jakarta, tetapi juga masyarakat di daerah penyangga Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Tujuan utama penerapan ERP adalah untuk mengurangi kemacetan di pusat kota Jakarta dengan cara mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di jalan-jalan protokol pada jam-jam sibuk. Dengan adanya biaya yang harus dibayarkan untuk melewati jalan-jalan tertentu, diharapkan masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Subsidi Transportasi Umum Menyasar 15 Golongan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji program subsidi untuk 15 golongan masyarakat yang akan mendapatkan akses gratis atau potongan harga untuk menggunakan transportasi umum, termasuk Transjakarta dan Transjabodetabek. "Saya sudah mengatakan bahwa ada 15 golongan yang akan kami bebaskan, tidak hanya Transjakarta tapi juga Transjabodetabek," ujar Pramono Anung. Rincian 15 golongan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan segera.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan sistem subsidi untuk merealisasikan program ini. Sistem yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan efektif mengurangi beban biaya transportasi bagi masyarakat yang berhak.
Proses penyiapan sistem subsidi ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kemacetan Jakarta Menurun: Dampak Positif Pergeseran ke Transportasi Umum
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melaporkan adanya penurunan angka kemacetan di Jakarta pada tahun 2024. Penurunan ini dikaitkan dengan peningkatan penggunaan transportasi umum oleh masyarakat. Data dari TomTom Traffic Index menunjukkan bahwa peringkat Jakarta terkait penanganan kemacetan membaik 10 persen di tahun 2024, dibandingkan dengan angka kemacetan 53 persen di tahun 2023.
Data ini menunjukkan adanya tren positif dalam upaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Peningkatan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan ini. Program subsidi transportasi umum yang direncanakan diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif tersebut.
Dengan adanya subsidi, diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum, sehingga kemacetan di Jakarta dapat berkurang secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Program ERP dan subsidi transportasi umum merupakan bagian dari upaya terintegrasi Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas mobilitas perkotaan. Kedua program ini saling melengkapi dan diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
