Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta: 15 Golongan Warga Dapat Fasilitas Ini
Pemprov DKI Jakarta segera luncurkan kebijakan gratis naik angkutan umum untuk 15 golongan warga, termasuk lansia, disabilitas, dan penerima KJP, sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wagub.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan kebijakan yang dinantikan banyak warga: angkutan umum gratis. Kebijakan ini akan diberikan kepada 15 golongan warga Jakarta dan merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Kebijakan ini diumumkan pada Selasa lalu oleh Wakil Gubernur Rano Karno, menjawab pertanyaan wartawan terkait janji kampanye mereka pada November 2024 lalu.
Program ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan. Dengan memberikan akses gratis kepada 15 golongan warga, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengurangi kemacetan dan menekan biaya hidup masyarakat. Wakil Gubernur Rano Karno menjelaskan, "Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari."
Selain memberikan kemudahan akses transportasi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di ibukota.
15 Golongan Warga yang Berhak Mendapatkan Layanan Gratis
Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak atas layanan angkutan umum gratis ini. Layanan ini mencakup Transjakarta, MRT, LRT, dan JakLingko. Golongan tersebut meliputi berbagai kalangan, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, hingga peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Selain itu, karyawan swasta tertentu dengan gaji UMP melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) juga termasuk dalam daftar penerima layanan gratis ini. Tidak hanya itu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, dan penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jabodetabek juga akan mendapatkan fasilitas ini.
Lebih lanjut, anggota TNI dan Polri, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) juga termasuk dalam 15 golongan warga yang berhak menikmati layanan angkutan umum gratis ini. Dengan rincian golongan yang luas ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Ekspansi Jaringan Angkutan Umum ke Daerah Penyangga
Tidak hanya fokus pada program angkutan umum gratis, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat dari daerah penyangga yang bekerja atau beraktivitas di Jakarta.
Rano Karno menjelaskan rencana tersebut dengan mengatakan, "Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta." Dengan demikian, diharapkan integrasi transportasi publik antar wilayah dapat terwujud dan kemacetan di Jakarta dapat berkurang secara signifikan.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Dengan menggratiskan angkutan umum untuk golongan tertentu dan memperluas jangkauan layanan, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jakarta.
