Wagub Kaltim Dukung Aspirasi Ojol: Tuntutan Tarif dan Regulasi Adil Diteruskan ke Kemenhub
Wagub Kaltim tindak lanjuti aspirasi ojol terkait kenaikan tarif dan regulasi yang adil ke Kemenhub RI demi perekonomian masyarakat dan UMKM.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) terkait dengan penyesuaian tarif dan regulasi yang berkeadilan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pengemudi ojol di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada hari Selasa.
Seno Aji menyatakan bahwa ojol memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian masyarakat Kaltim, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Provinsi Kaltim akan menerima aspirasi tersebut, mengadakan audiensi, dan meneruskannya kepada pemerintah pusat karena penetapan tarif dan regulasi merupakan wewenang pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Irhamsyah, menambahkan bahwa tuntutan utama dari para pengemudi ojol adalah penyesuaian tarif untuk layanan roda dua. Pihaknya akan menampung dan menyampaikan aspirasi ini kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Pemprov Kaltim Siap Sampaikan Aspirasi ke Kemenhub
Pemprov Kaltim mengakui bahwa kewenangan penetapan tarif ojol berada di tangan pemerintah pusat dan melibatkan perusahaan aplikator. Meskipun demikian, Pemprov Kaltim siap menjembatani aspirasi para pengemudi ojol kepada Kemenhub untuk mendapatkan perhatian yang serius.
Irhamsyah menjelaskan, mekanisme penentuan tarif melibatkan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Kemenhub dapat mendelegasikan kepada aplikator untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan tuntutan pengemudi, namun keputusan tersebut tidak dapat diambil secara instan.
Pemerintah daerah menyadari pentingnya keseimbangan antara kepentingan pengemudi dan keberlangsungan layanan ojol. Aspirasi terkait tarif akan disampaikan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan di tingkat pusat.
Lima Tuntutan Utama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu
Koordinator aksi demonstrasi ojek online Samarinda dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), Ivan Jaya, menyampaikan lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi damai serentak di seluruh Indonesia. Tuntutan ini mencerminkan harapan para pengemudi ojol untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik dan perlindungan yang memadai.
Tuntutan tersebut meliputi kenaikan tarif bersih layanan penumpang dan barang, keadilan regulasi tarif dasar, penetapan tarif bersih taksi online, kehadiran undang-undang terkait transportasi online, serta penghentian program promosi aplikator yang merugikan pengemudi. Para pengemudi berharap pemerintah dapat merespons tuntutan ini dengan serius.
Aksi ini bertujuan untuk meminta Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan tuntutan dan kajian yang telah dibuat kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain itu, mereka meminta pemerintah provinsi memanggil seluruh perusahaan aplikasi yang beroperasi di Kaltim untuk menghentikan seluruh program promosi oleh aplikator yang merugikan pendapatan mitra pengemudi.
AMKB yang beranggotakan 10.000 pengemudi ojol dan taksi online di Kaltim berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menampung aspirasi mereka dan melindungi para pengemudi dari praktik eksploitasi oleh perusahaan aplikasi.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pengemudi ojol, yang merupakan bagian penting dari sistem transportasi dan perekonomian daerah.
