Menkominfo Meutya Hafid memastikan pembuatan aturan TKPAPSE untuk melindungi anak di ruang digital telah melibatkan berbagai pihak, termasuk platform digital dan anak-anak sendiri, dengan fokus pada pembatasan akun anak di media sosial.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa regulasi terkait pengelolaan tambang oleh UKM masih dalam proses penyelesaian dan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

BPJS Kesehatan meminta payung hukum jelas untuk menjamin kesehatan korban tindak pidana, seperti kekerasan seksual dan penganiayaan, karena prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

TikTok Indonesia berkomitmen mematuhi aturan pembatasan usia di media sosial jika aturan tersebut disahkan, dan telah meluncurkan berbagai fitur keamanan serta kampanye edukasi untuk melindungi anak.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, memastikan bantuan hari raya keagamaan sebesar Rp2 juta per KK tetap berjalan sesuai regulasi, bertujuan mendorong daya beli masyarakat dan mencegah inflasi.

Komisi VI DPR mendorong penguatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk meningkatkan perlindungan konsumen menyusul kasus Minyakita dan produk perawatan kulit ilegal.

Anggota Komisi I DPR, Trinovi Khairani, mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital untuk mencegah eksploitasi dan dampak negatif teknologi.

MenPANRB Rini Widyantini tekankan pentingnya penguatan BAPETEN melalui regulasi yang lebih jelas, koordinasi efektif, dan SDM yang kompeten untuk optimalkan pengawasan tenaga nuklir di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen mendorong transformasi digital industri pos, kurir, dan logistik lewat percepatan regulasi yang adaptif di era digital untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Ombudsman RI (ORI) menekankan perlunya revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan pelayanan publik saat ini, serta membahas kerja sama dengan UI dalam seleksi kepala perwakilan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kompetensi tim penilai di industri PVML melalui "PVML Fit and Proper Test Assessor Summit 2025", guna memastikan kualitas calon pihak utama dan mendorong sektor jasa keuangan yang sehat.

Kemkominfo wajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) klasifikasikan layanannya untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya di ruang digital, aturannya akan tertuang dalam regulasi yang sedang digodok.

Kemkominfo wajibkan PSE klasifikasi layanan digital untuk melindungi anak dari konten berbahaya di ruang siber, aturan ini akan tertuang dalam regulasi yang sedang disusun.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mendorong pemerintah untuk segera menjalankan UU Perlindungan Data Pribadi dan mengantisipasi tantangan era kecerdasan buatan.

Kementerian Kominfo sedang menyiapkan regulasi keamanan siber untuk melindungi infrastruktur digital Indonesia tanpa menghambat inovasi, termasuk dengan UU PDP dan Pedoman Etika AI.

Kementerian PPPA memastikan regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) dan Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) saling melengkapi, bukan tumpang tindih, demi keamanan digital anak.

Kementerian Kominfo berencana memperketat regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan keamanan digital dan melindungi anak dari kejahatan siber.

Kemenkumham Maluku Utara berhasil selesaikan harmonisasi Raperda RTRW Kabupaten Pulau Taliabu 2025-2044, memastikan pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Maluku Utara resmi mengimplementasikan aplikasi e-Harmonisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, didukung penuh oleh Kakanwil dan sejalan dengan transformasi digital pemerintah.

Pemilihan kepala desa Pergantian Antar Waktu (PAW) di 15 desa di Cianjur ditunda menunggu regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri terkait UU No.3 Tahun 2024.