Anggota DPD RI, Dr. Muhdi, menekankan pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah untuk percepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar selaras dengan UUD 1945.

Anggota DPR RI Arisal Aziz mengusulkan pembatasan jam operasional hiburan malam di Sumatera Barat hingga pukul 21.00 WIB untuk mencegah penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengevaluasi pemberian bonus hari raya (BHR) untuk mitra pengemudi ojol, menyoroti nominal yang rendah dan kriteria yang kurang jelas.

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) memberikan sanksi kepada platform digital, bukan orang tua dan anak.

Upbit Indonesia melihat Web3 sebagai revolusi ekonomi digital dan menekankan pentingnya regulasi untuk mendukung pertumbuhannya serta peluang ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membantah program mudik gratis Kemnaker termasuk gratifikasi, menekankan program tersebut sebagai bentuk fasilitasi kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja.

Anggota Komisi II DPR mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang meresahkan, terutama terkait aksi permintaan THR menjelang Lebaran.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengumumkan finalisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pesantren yang segera diterbitkan untuk mendukung pendidikan keagamaan dan pemberdayaan pesantren di Jawa Tengah.

Menkominfo Meutya Hafid memastikan pembuatan aturan TKPAPSE untuk melindungi anak di ruang digital telah melibatkan berbagai pihak, termasuk platform digital dan anak-anak sendiri, dengan fokus pada pembatasan akun anak di media sosial.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa regulasi terkait pengelolaan tambang oleh UKM masih dalam proses penyelesaian dan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Sekjen Korika ungkap potensi AI untuk tingkatkan produktivitas dan perkuat ekonomi Indonesia, namun sebut perlu dukungan SDM, infrastruktur, dan regulasi yang memadai.

Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta Badan Legislasi DPR RI untuk meninjau ulang rencana kenaikan jaminan deposito penempatan PMI dari Rp1,5 miliar menjadi Rp3 miliar, karena dinilai memberatkan pelaku usaha.

Kemenkumham Bangka Belitung dan DPRD Belitung berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan melindungi kekayaan intelektual di Belitung, khususnya terkait pariwisata berbasis budaya dan alam.

PANDI, APJII, dan ATSI akan menggelar forum digital pada Mei mendatang untuk membahas tantangan dan memberikan masukan terkait ekosistem digital Indonesia, termasuk regulasi dan pertumbuhan domain.

DPRD Kabupaten Tabalong dan Kejari Tabalong resmi menjalin kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi optimalisasi kinerja dan kepatuhan pada regulasi.

Peluncuran indikator IPKD Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK diharapkan Pemkot Jayapura dapat perkuat pencegahan korupsi dan tingkatkan nilai MCP di tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menyelesaikan masalah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta secara bertahap, kendati terkendala aturan tumpang tindih dan proses administrasi yang panjang.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memfasilitasi 365 tenaga kesehatan sukarela untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK setelah gagal administrasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kompetensi tim penilai di industri PVML melalui "PVML Fit and Proper Test Assessor Summit 2025", guna memastikan kualitas calon pihak utama dan mendorong sektor jasa keuangan yang sehat.

Kemkominfo wajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) klasifikasikan layanannya untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya di ruang digital, aturannya akan tertuang dalam regulasi yang sedang digodok.