BPOM telah merilis temuan 16 produk kosmetik berbahaya yang mengandung bahan terlarang seperti merkuri dan hidrokuinon, mengancam kesehatan konsumen.

BPOM sosialisasikan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk terapi canggih di Indonesia.

BPOM menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2024 tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetik (PRG) untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan melindungi kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerima 26.903 permintaan layanan sepanjang 2024, mayoritas untuk informasi terkait registrasi dan sertifikasi, serta pengaduan terkait produk ilegal.

BPJPH dan BPOM berkomitmen rutin memeriksa produk pangan olahan di pasaran untuk memastikan keamanan dan kehalalannya, serta menindak tegas penipuan label halal.

BPJPH dan BPOM mengumumkan penarikan 9 produk pangan olahan yang mengandung babi tanpa label halal, termasuk 7 produk bersertifikat halal yang terbukti melanggar aturan.

BPOM dan BPJPH mengajak masyarakat aktif melaporkan produk pangan olahan yang dicurigai tidak aman atau tidak halal melalui kanal resmi, demi keamanan dan jaminan produk halal.

Dua penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Manokwari, Papua Barat, telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan dari BPOM Manokwari setelah mengikuti edukasi keamanan pangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat memperkuat pengawasan produk pertanian demi keamanan, kualitas, dan daya saing, dengan potensi pasar mencapai Rp300 triliun.

Pemkab Buleleng dan BPOM berkolaborasi dalam advokasi keamanan pangan untuk menekan angka stunting melalui program Germas SAPA yang menyasar sekolah, desa, dan pasar di Kabupaten Buleleng, Bali.

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Prof. Zullies Ikawati mendorong BPOM untuk rutin mengawasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah keracunan makanan pada siswa.

BPOM mengadakan Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan layanan publik di era Society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan, namun tetap meminimalisir risiko.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan bimbingan bagi UMKM pangan olahan tetap berjalan optimal meskipun terjadi efisiensi anggaran hingga 46 persen, melalui berbagai strategi kolaborasi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan pelanggaran oleh beberapa oknum pengemas ulang (repacker) Minyakita, termasuk pengurangan volume dan masalah izin edar, serta tengah mengevaluasi HET Minyakita.

Pemerintah merevisi PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan untuk memperkuat pengawasan, mengakomodasi peran Bapanas, dan optimalkan kewenangan kementerian terkait.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap kasus kecurangan kuantitas Minyakita dan meminta evaluasi sistem pengawasan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menginspirasi Universitas Almarisah Madani Makassar untuk membangun kampus riset global, menekankan integritas akademik dan kolaborasi ABG (Academia-Business-Government).

Polda Banten menangkap Direktur PT Artha Eka Global karena melakukan manipulasi takaran minyak goreng MinyaKita dan Djernih serta pelanggaran izin edar.

BPOM berencana mengeluarkan aturan baru yang melibatkan influencer dalam pengawasan dan edukasi produk obat, pangan, dan kosmetik untuk melindungi produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri bersama Dinas Kesehatan Tulungagung menemukan puluhan produk makanan tak layak edar dalam razia parcel Lebaran, meliputi produk tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan kemasan rusak.