Ning Ita Ajak Parpol Kota Mojokerto Kelola Bantuan Keuangan Secara Transparan

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengajak partai politik untuk mengelola bantuan keuangan secara profesional, akuntabel, dan transparan demi memperkuat pilar demokrasi.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Ajakan ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Partai Politik di Pendopo Sabha Kridatama, Selasa (29/4). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus partai dalam mengelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan partai.

Ning Ita menjelaskan bahwa partai politik memegang peran strategis dalam demokrasi Indonesia. Mereka bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta berperan penting dalam pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan. Bantuan keuangan dari pemerintah ditujukan untuk memperkuat peran vital tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.

"Mari kita bersama-sama menggunakan dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing secara profesional dan akuntabel mungkin, setransparan mungkin. Gunakan semua itu secara bertanggung jawab agar kita bisa sama-sama menjalankan tugas secara profesional dan baik," kata Ning Ita.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Partai Politik

Bimbingan teknis ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Ning Ita menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dalam pengelolaan dana publik. Hal ini sejalan dengan posisi strategis partai politik sebagai pilar demokrasi dan agen pendidikan politik.

Dengan mengelola bantuan keuangan secara profesional, akuntabel, dan transparan, partai politik dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan memperkuat peran mereka dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kegiatan bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah bantuan keuangan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bantuan keuangan tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi partai politik dan masyarakat.

Regulasi yang Mendasari Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Bimbingan teknis ini diselenggarakan berdasarkan sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Beberapa regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (yang terakhir diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018), Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 (yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 78 Tahun 2020), serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.

Regulasi-regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Dengan memahami dan mematuhi regulasi tersebut, partai politik dapat memastikan bahwa pengelolaan bantuan keuangan dilakukan secara legal, akuntabel, dan transparan.

Kejelasan regulasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa bantuan keuangan tersebut benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku, partai politik dapat menghindari potensi pelanggaran hukum dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, bantuan keuangan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Ajakan Ning Ita untuk mengelola bantuan keuangan secara transparan dan akuntabel merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, partai politik dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi.