Mendagri Ingatkan Warga Pati: Hindari Anarkisme dalam Unjuk Rasa, Proses Pemakzulan Bupati Tetap Berjalan

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan warga Pati untuk tidak anarkis saat melakukan unjuk rasa Pati. Apa dampak peringatan ini terhadap tuntutan mundur Bupati Sudewo?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini mengeluarkan peringatan penting kepada masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Peringatan ini disampaikan terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan kembali digelar di wilayah tersebut. Tito menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis selama menyampaikan aspirasi.

Pernyataan Mendagri disampaikan usai menghadiri acara Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Senin. Beliau menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dalam koridor hukum dan tidak merugikan kepentingan umum.

Peringatan ini muncul menyusul beredarnya informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang. Sebelumnya, warga Pati telah menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025 dengan tuntutan agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Situasi ini menyoroti dinamika politik lokal yang sedang berkembang pesat di Pati.

Proses Hukum dan Pemerintahan yang Berjalan

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa proses Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pati terkait Bupati Pati Sudewo masih tetap berjalan. Beliau menegaskan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Pati tidak akan terhenti meskipun ada upaya pemakzulan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Tito mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di Jember, di mana proses pemakzulan bupati juga sempat berlangsung. Meskipun demikian, pemerintahan di Jember kala itu tetap berjalan normal tanpa hambatan signifikan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa mekanisme konstitusional untuk pemakzulan bupati telah diatur secara jelas.

Pada akhirnya, keputusan final mengenai pemakzulan seorang bupati berada di tangan Mahkamah Agung (MA). MA bertindak sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan menghormati proses hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, Mendagri juga menyarankan agar Bupati Pati Sudewo dapat lebih santun dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Pendekatan yang lebih humanis dan terbuka diharapkan mampu meredakan ketegangan. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Dinamika Unjuk Rasa dan Aspirasi Masyarakat

Informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang telah tersebar luas di media sosial. Rencana demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 13 Agustus 2025. Gelombang protes ini menunjukkan adanya ketidakpuasan signifikan di kalangan warga.

Aksi unjuk rasa sebelumnya, yang melibatkan banyak elemen masyarakat, secara spesifik menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini mencerminkan adanya permasalahan serius yang dirasakan oleh sebagian besar warga. Masyarakat menggunakan hak konstitusional mereka untuk menyuarakan aspirasi.

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab. Aksi unjuk rasa yang damai dan tertib adalah esensi dari demokrasi yang sehat. Namun, tindakan anarkis atau merusak fasilitas umum tidak dapat dibenarkan dan akan ditindak sesuai hukum.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau perkembangan situasi di Pati. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan terus dilakukan untuk memastikan stabilitas. Dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik.