Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta BPK mengaudit program dan kebijakan sektor perumahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta menindak pengembang nakal.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta terus berupaya menyediakan rusunawa terjangkau, namun terkendala keterbatasan lahan dan backlog hunian yang tinggi, sehingga rencana pembatasan masa tinggal penghuni sedang dikaji.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan layanan pengaduan untuk masalah perumahan, sekaligus menindak tegas pengembang yang membangun rumah tidak layak huni dan menjamin program 3 Juta Rumah berjalan lancar.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyerap aspirasi nelayan di Cemandi, Sidoarjo, terkait subsidi bahan bakar, perumahan, dan akses kredit usaha rakyat (KUR).

Menteri BUMN Erick Thohir dan Kementerian Perumahan Rakyat berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan 123 ribu rumah di lahan BUMN seluas 792 hektare, guna mendukung program 3 juta rumah.

Menteri Maruarar Sirait ungkap percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara radikal, kini hanya butuh waktu 14 menit di Gianyar, Bali, dan mendorong pengembang bertanggung jawab serta masyarakat untuk mengurus PBG.

Menteri PKP mendorong PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk bersinergi dengan industri pendukung perumahan guna meningkatkan pertumbuhan dan menjadi bank yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) akan bertemu Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk membahas solusi atas permasalahan perumahan di Indonesia, termasuk pendanaan, lahan, dan data terpusat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Mandiri Grup, untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mencapai target 3 juta rumah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil mengefisiensikan anggaran menjadi Rp1,61 triliun setelah mendapat persetujuan Komisi V DPR, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Asosiasi pengembang perumahan di NTB, REI, mendesak pemerintah memperbaiki aturan tata ruang untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif yang terus terjadi, mengingat kebutuhan lahan perumahan jauh lebih sedikit dibandingkan total alih fungsi la

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di seluruh Jawa Barat guna meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, menargetkan implementasi serentak pada Februari 2025.