KPR FLPP: Solusi Pemerintah untuk Rakyat Kecil Miliki Rumah Subsidi
KPR FLPP: Solusi Pemerintah untuk Rakyat Kecil Miliki Rumah Subsidi

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program KPR FLPP dengan DP 1 persen dan cicilan hingga 20 tahun membantu rakyat kecil mendapatkan rumah subsidi berkualitas.

Wagub Kalsel Dorong Percepatan KPR Bersubsidi untuk Program 3 Juta Rumah
Wagub Kalsel Dorong Percepatan KPR Bersubsidi untuk Program 3 Juta Rumah

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan mendorong percepatan pengadaan KPR bersubsidi dalam rangka mendukung program pemerintah "3 Juta Rumah", dengan target 10.000 unit di Kalsel pada 2025.

Pemkab Manokwari Bebaskan BPHTB untuk 85 Warga Berpenghasilan Rendah
Pemkab Manokwari Bebaskan BPHTB untuk 85 Warga Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kabupaten Manokwari membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 85 warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sesuai amanat SKB tiga menteri dan Perbup Manokwari Nomor 25 Tahun 2025.

Batas Penghasilan MBR Naik Rp14 Juta: Dorongan Akselerasi Program 3 Juta Rumah?
Batas Penghasilan MBR Naik Rp14 Juta: Dorongan Akselerasi Program 3 Juta Rumah?

Kenaikan batas maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi Rp14 juta untuk mendapatkan rumah subsidi dinilai sejalan dengan percepatan Program 3 Juta Rumah, namun perlu perhitungan matang anggaran negara.

Sri Mulyani Godok Anggaran Tambahan FLPP: 350 Ribu Unit Rumah Subsidi untuk MBR
Sri Mulyani Godok Anggaran Tambahan FLPP: 350 Ribu Unit Rumah Subsidi untuk MBR

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menghitung ulang anggaran FLPP setelah usulan penambahan kuota menjadi 350 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bank Tanah Sediakan Lahan Murah, Dorong Pembangunan Rumah Terjangkau untuk Rakyat
Bank Tanah Sediakan Lahan Murah, Dorong Pembangunan Rumah Terjangkau untuk Rakyat

Badan Bank Tanah berupaya menyediakan rumah terjangkau dengan menyediakan lahan murah untuk pengembang, mengatasi tantangan harga tanah tinggi dan pembebasan lahan yang rumit.

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan untuk Program 3 Juta Rumah MBR
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan untuk Program 3 Juta Rumah MBR

Badan Bank Tanah menawarkan lahan di empat lokasi untuk mendukung program pemerintah membangun tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), guna mempercepat pembangunan perumahan nasional.

Presiden Prabowo Umumkan Kuota Tambahan Rumah MBR, Solusi Permasalahan Perumahan Nasional?
Presiden Prabowo Umumkan Kuota Tambahan Rumah MBR, Solusi Permasalahan Perumahan Nasional?

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kuota tambahan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan layak dan terjangkau.

Program 3 Juta Rumah: Solusi Backlog Perumahan di Kalbar?
Program 3 Juta Rumah: Solusi Backlog Perumahan di Kalbar?

Program tiga juta rumah diharapkan mampu mengatasi backlog perumahan di Kalimantan Barat yang mencapai 13.000 unit dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sri Mulyani Terbitkan SBN Perumahan, Dorong Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun
Sri Mulyani Terbitkan SBN Perumahan, Dorong Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun

Pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi MBR, bekerja sama dengan BI dan OJK.

Manokwari Bebaskan BPHTB Rumah Subsidi Mulai Januari 2025
Manokwari Bebaskan BPHTB Rumah Subsidi Mulai Januari 2025

Pemkab Manokwari mulai Januari 2025 memberikan pembebasan BPHTB untuk rumah subsidi maksimal Rp240 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdaftar di Kementerian Perumahan Rakyat.

Palangka Raya Bebaskan BPHTB untuk MBR, Mulai Februari 2025
Palangka Raya Bebaskan BPHTB untuk MBR, Mulai Februari 2025

Pemkot Palangka Raya menerbitkan Perwali yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai Februari 2025 untuk mendukung program satu juta rumah, dengan kriteria penghasilan dan luas bangu