BP Tapera berkomitmen menuntaskan target 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini, berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka backlog perumahan nasional. Bagaimana strategi mereka?

Kementerian PKP membuka peluang bagi guru ngaji untuk memiliki rumah subsidi pemerintah. Simak bagaimana program rumah subsidi guru ngaji ini akan diwujudkan!

Perumnas berkomitmen menghadirkan solusi hunian terjangkau di tengah kota melalui revitalisasi dan pengembangan hunian vertikal subsidi, menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan.

Pemerintah menambah kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit dan memperpanjang insentif PPN DTP hingga akhir 2025. Kebijakan ini disambut baik Himperra. Apa dampaknya bagi Anda?

Gubernur Jateng mengajak pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Wakil Wali Kota Balikpapan menyatakan kebutuhan 25 ribu rumah subsidi per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PKP menyatakan rumah subsidi wujud keadilan sosial, memastikan akses setara hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) luncurkan Klaster Alexandrite di Bekasi, Jawa Barat, untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden, menawarkan hunian berkualitas dengan konsep 'Beauty of Balance'.

Pemerintah menyediakan 3.000 rumah subsidi bagi pelaksana program Bangga Kencana, khususnya ASN, Penyuluh KB, dan kader TPK di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung program keluarga berencana.

Menteri PUPR dan Kepala BKKBN sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh BKKBN melalui skema KPR FLPP, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh dalam rangka May Day 2025, sebagai bagian dari target 20.000 rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT dan DPD REI NTT berkolaborasi dalam pameran perumahan subsidi di Kupang, menawarkan subsidi bunga 3 persen bagi pekerja terdaftar.

REI NTT menargetkan penjualan 250 unit rumah subsidi senilai Rp40-45 miliar di Expo REI 2025, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan NTT, meningkat dari 200 unit pada tahun sebelumnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pengembang di Jawa Tengah untuk memprioritaskan kualitas rumah subsidi dan melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian PKP.

Pemerintah Kabupaten Manokwari membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 85 warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sesuai amanat SKB tiga menteri dan Perbup Manokwari Nomor 25 Tahun 2025.

Pemerintah mengalokasikan 25.000 kuota rumah subsidi FLPP bagi pekerja non-formal seperti pedagang, petani, dan nelayan, guna meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ekonom Celios sebut kenaikan batas maksimal penghasilan MBR hingga Rp14 juta akan meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah subsidi dan hunian layak, khususnya di Jabodetabek.

BP Tapera menegaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah menikah hanya berhak sekali mendapat bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP. Simak aturan lengkapnya!

Kementerian Perumahan Rakyat menetapkan aturan baru besaran penghasilan MBR untuk rumah subsidi, dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi dan letak geografis.