Presiden Prabowo Panggil Menteri membahas ketahanan pangan, stok beras, hingga program perumahan subsidi masif. Apa saja agenda strategis lainnya?

Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan kesiapan program KUR Perumahan, yang pertama kali hadir di Indonesia, kepada Presiden Prabowo. Skema pembiayaan baru ini siap dukung sektor perumahan.

Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)! Seluruh pemerintah daerah telah membebaskan retribusi PBG dan BPHTB, namun implementasi di lapangan masih jadi sorotan.

BP Tapera berkomitmen menuntaskan target 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini, berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka backlog perumahan nasional. Bagaimana strategi mereka?

Kementerian PKP membuka peluang bagi guru ngaji untuk memiliki rumah subsidi pemerintah. Simak bagaimana program rumah subsidi guru ngaji ini akan diwujudkan!

Perumnas berkomitmen menghadirkan solusi hunian terjangkau di tengah kota melalui revitalisasi dan pengembangan hunian vertikal subsidi, menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan.

Pemerintah menambah kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit dan memperpanjang insentif PPN DTP hingga akhir 2025. Kebijakan ini disambut baik Himperra. Apa dampaknya bagi Anda?

Gubernur Jateng mengajak pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Wakil Wali Kota Balikpapan menyatakan kebutuhan 25 ribu rumah subsidi per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PKP menyatakan rumah subsidi wujud keadilan sosial, memastikan akses setara hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Kota Bengkulu mewajibkan pengembang perumahan menyediakan lahan untuk pemakaman guna mengantisipasi krisis lahan makam, dengan opsi kompensasi dana jika lahan fisik tak tersedia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait menegaskan bahwa rumah subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan akan menindak tegas penyimpangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk hunian pertama, dan akan menindak tegas jika aturan dilanggar.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh dalam rangka May Day 2025, sebagai bagian dari target 20.000 rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT dan DPD REI NTT berkolaborasi dalam pameran perumahan subsidi di Kupang, menawarkan subsidi bunga 3 persen bagi pekerja terdaftar.

REI NTT menargetkan penjualan 250 unit rumah subsidi senilai Rp40-45 miliar di Expo REI 2025, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan NTT, meningkat dari 200 unit pada tahun sebelumnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pengembang di Jawa Tengah untuk memprioritaskan kualitas rumah subsidi dan melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian PKP.

Pemerintah Kabupaten Manokwari membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 85 warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sesuai amanat SKB tiga menteri dan Perbup Manokwari Nomor 25 Tahun 2025.

Pemerintah mengalokasikan 25.000 kuota rumah subsidi FLPP bagi pekerja non-formal seperti pedagang, petani, dan nelayan, guna meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.