Menteri PKP Laporkan Kesiapan Program KUR Perumahan, Pertama Kali di Indonesia, kepada Presiden Prabowo
Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan kesiapan program KUR Perumahan, yang pertama kali hadir di Indonesia, kepada Presiden Prabowo. Skema pembiayaan baru ini siap dukung sektor perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melaporkan kesiapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu. Program inovatif ini menandai kali pertama skema KUR diterapkan khusus untuk kebutuhan perumahan di Indonesia.
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program KUR Perumahan ini bertujuan untuk mempermudah akses pendanaan. Baik dari sisi pasokan maupun permintaan, skema ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor properti. Kesiapan menyeluruh tersebut menjadi fokus utama dalam pertemuan penting dengan Kepala Negara.
Selain itu, Ara juga menyampaikan rencana besar peluncuran massal 25 ribu unit rumah subsidi pada September 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kuota rumah subsidi nasional. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.
Inovasi KUR Perumahan: Dukungan untuk Pasokan dan Permintaan
Program KUR Perumahan dirancang untuk mengatasi tantangan pendanaan di sektor properti. Dari sisi pasokan, skema ini akan memberikan kemudahan akses pendanaan bagi para pengembang dan kontraktor perumahan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan unit hunian yang memadai untuk masyarakat luas.
Sementara itu, dari segi permintaan, KUR Perumahan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha homestay. Khususnya di kawasan pariwisata strategis seperti Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menyediakan akomodasi yang terjangkau bagi wisatawan.
Ara menegaskan bahwa kesiapan program ini telah matang, mencakup seluruh aspek pasokan dan permintaan. Penerapan KUR Perumahan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Termasuk lembaga seperti Danantara dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat aktif.
Koordinasi implementasi program ini juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Regulasi teknis yang menjadi dasar hukum program sedang dalam tahap finalisasi. Proses penandatanganan Peraturan Menko, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perumahan sedang berlangsung.
Peningkatan Kuota Rumah Subsidi dan Skema Pembiayaan Menarik
Dalam laporannya, Menteri Maruarar Sirait juga memaparkan rencana ambisius pemerintah terkait rumah subsidi. Rencananya, sekitar 25 ribu unit rumah subsidi akan diluncurkan secara massal pada September 2025. Acara peluncuran ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah.
Program ini merupakan bagian dari peningkatan signifikan kuota rumah subsidi nasional. Tahun ini, kuota tersebut mencapai 350 ribu unit, naik drastis dari rata-rata 200 ribu unit pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia yang belum memiliki hunian layak.
Alokasi rumah subsidi telah ditetapkan secara spesifik untuk berbagai kelompok masyarakat. Petani, nelayan, buruh, dan guru masing-masing akan mendapatkan alokasi 20 ribu unit rumah. Sementara itu, sopir dialokasikan 8 ribu unit, dan pekerja media mendapatkan 3 ribu unit, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap beragam profesi.
Skema pembiayaan untuk rumah subsidi ini sangat menarik dengan suku bunga hanya 5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga rumah komersial yang bisa mencapai 12 persen. Selain itu, uang muka (DP) yang hanya 1 persen menjadikan program ini sangat diminati oleh masyarakat luas.
