Pemerintah Provinsi Jambi berupaya menggandeng Danantara dan swasta untuk mendukung hilirisasi kelapa Jambi, demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi serius mengembangkan program hilirisasi kelapa dengan menggandeng Danantara dan swasta, demi peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengelola Investasi Danantara menjajaki kerja sama dengan USDFC untuk mendorong Investasi Mineral Kritis di Indonesia, membuka peluang pendanaan berkelanjutan dan percepatan transisi energi.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKAP Danantara 2025 demi kepercayaan publik.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menuai respons positif global, tercermin dari derasnya aliran proyek dan kerja sama Investasi Danantara yang masuk, menandakan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebut 18 proyek hilirisasi berpotensi serap 276 ribu lebih tenaga kerja dengan upah di atas UMR, dorong pemerataan ekonomi nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada UMKM dan developer.

Kementerian Luar Negeri dan Danantara Indonesia bersinergi memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Bagaimana kolaborasi ini akan menarik investasi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional?

Kementerian Luar Negeri RI dan Danantara memperkuat sinergi diplomasi ekonomi Indonesia. Kolaborasi ini penting untuk menarik investasi dan mewujudkan visi Indonesia Maju.

Menteri PKP dan CEO Danantara membahas KUR perumahan untuk mendukung sektor perumahan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur NTB tegaskan NTB Capital sebagai BUMD baru berbeda dengan Danantara, fokus pada investasi di NTB dengan skema kepemilikan saham minoritas namun tetap menguntungkan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan aset negara di GBK Senayan dan Kemayoran akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, dengan nilai aset mencapai triliunan dolar AS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pengalihan saham Himbara ke BPI Danantara tidak meningkatkan risiko, karena struktur pemegang saham utama tetap.

Presiden Prabowo Subianto berencana menarik aset negara yang dikuasai swasta, didasari oleh UUD 45 dan setelah berkonsultasi dengan hakim agung, dengan sengketa lahan Hotel Sultan sebagai salah satu contoh kasus.

Menteri Investasi Rosan Roeslani akan mengolaborasikan Danantara dengan BUMA GP Ansor untuk mendorong kemandirian ekonomi organisasi dan perekonomian Indonesia.

Integrasi BRI ke dalam BPI Danantara diproyeksikan meningkatkan daya saing global bank dan fleksibilitas pengelolaan bisnis, serta berkontribusi positif pada perekonomian Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengalihan pengelolaan aset Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara, lembaga pengelola investasi Indonesia, yang akan meningkatkan nilai aset Danantara menjadi lebih dari US$1 triliun.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi pengalihan pengelolaan aset GBK ke Danantara atas petunjuk Presiden Prabowo, dengan proses teknis yang masih dalam tahap koordinasi.

Perusahaan Korea Selatan, EcoPro, mengajak BUMN Danantara berinvestasi dalam proyek hilirisasi nikel senilai Rp30 triliun, menambah investasi Korea Selatan di Indonesia.

Direktur Utama MIND ID menyambut baik penunjukan Febriany Eddy sebagai Direktur BKI, yang diharapkan memperkuat kolaborasi antara Danantara dan Grup MIND ID serta mendorong hilirisasi nikel.