Pemerintah Indonesia berupaya menjaga kestabilan harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025 dengan berbagai strategi, termasuk pengaturan stok, pengawasan pasar, dan bantuan sosial, meskipun menghadapi tantangan distribusi dan fluktuasi pasar.

Penerapan diskon tarif listrik 50 persen oleh pemerintah terbukti menjadi faktor utama deflasi di DKI Jakarta pada Januari dan Februari 2025, menurut data BPS.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan belum merencanakan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN menjelang Lebaran 2025, meskipun pemerintah pusat mendorong penerapan flexible work arrangement (FWA).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat deflasi 0,27 persen (yoy) pada Februari 2025, dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas, terutama tarif listrik.

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga (outsourcing) untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di atas dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang telah bekerja lebih dari dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

Pemerintah Indonesia gencarkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk bansos, THR, dan diskon, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di tahun 2025 serta mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan diskon tarif listrik 50 persen menjadi faktor utama deflasi 0,09 persen secara tahunan di Indonesia pada Februari 2025.

Gubernur Banten menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan FWA untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025 yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

Guru Besar UI, Rhenald Kasali, menyayangkan PHK besar-besaran jelang Ramadhan dan Lebaran, meminta perusahaan mempertimbangkan aspek sosial dan peran Disnaker dalam menentukan waktu yang tepat.

PHRI NTT melaporkan penurunan okupansi hotel hingga 35 persen akibat efisiensi anggaran dan meminta pemerintah pusat memberikan stimulan untuk mencegah PHK massal di sektor perhotelan.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berpotensi menurunkan omzet perhotelan hingga triliunan rupiah, terutama karena sektor pemerintahan berkontribusi besar pada okupansi hotel di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menekankan pentingnya kolaborasi dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor.

Anggota DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi kekecewaan terhadap kondisi bangsa dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Bawaslu Sumut masih menunggu arahan Bawaslu RI terkait efisiensi anggaran 2025 yang mencapai 39,5 persen, sementara masih mengandalkan NPHD dari Pemprov Sumut.

Wamenlu Anis Matta meminta masyarakat mengurangi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah, seraya menyoroti program Makan Bergizi Gratis dan Danantara sebagai bukti nyata upaya pemerintah.

Ekonom prediksi tren konsumsi Ramadhan 2025 akan berubah karena penurunan daya beli masyarakat akibat gejolak ekonomi dan politik serta berkurangnya jumlah kelas menengah.

Pemkab Aceh Barat mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan Meugang kepada karyawannya menjelang Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha berdasarkan Qanun Aceh dan SK Gubernur Aceh, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar.

UMKM di Sulawesi Utara berharap ekonomi kreatif menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pendukung.

BCA memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif di kisaran 4,8-5 persen pada 2025, didorong kebijakan pemerintah dan peningkatan jumlah penduduk produktif, meskipun masih ada tantangan global.