Tahukah Anda? Angka Kemiskinan Turun, Kementerian Terus Genjot Pengentasan Kemiskinan

Kementerian terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat seiring penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Bagaimana strategi Pengentasan Kemiskinan ini dijalankan?

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diambil menyusul adanya penurunan signifikan pada angka kemiskinan di Indonesia.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 telah menurun sebanyak 0,20 juta jiwa dibandingkan September 2024. Penurunan ini menjadi indikator positif atas berbagai program yang telah dijalankan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan kementeriannya bertujuan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi pribadi yang sejahtera dan mandiri. Upaya ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan nasional.

Strategi Komprehensif dalam Pengentasan Kemiskinan

Fokus utama dari upaya pemberdayaan ini tidak hanya tertuju pada penurunan angka kemiskinan secara umum, tetapi juga secara spesifik menyasar 2,38 juta jiwa penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin ekstrem ini telah berkurang sebanyak 0,40 juta jiwa dari September 2024 hingga Maret 2025.

Menteri Iskandar menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui koordinasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target ambisius 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 menjadi pendorong utama.

Berdasarkan instruksi presiden tersebut, pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan terus dioptimalkan. Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan dana masyarakat, termasuk kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sinergi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program dan dampak positifnya.

Data Akurat sebagai Fondasi Kebijakan

Menteri Iskandar menjelaskan bahwa data terbaru mengenai tingkat kemiskinan akan menjadi dasar kuat bagi kementeriannya dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Akurasi data menjadi kunci keberhasilan setiap program yang dirancang.

Penyusunan kebijakan yang berbasis data sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap upaya pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Ini termasuk dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara akurat. Kebijakan yang tidak didukung data valid berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun menjadi 2,38 juta jiwa per Maret 2025. Sementara itu, total jumlah penduduk yang dikategorikan miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa. Angka-angka ini menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi serta sosial.