Pemerintah Fokus Bantu 3,1 Juta Penduduk Miskin Ekstrem

Pemerintah Indonesia fokus memberikan bantuan kepada 3,1 juta penduduk miskin ekstrem melalui tiga tahapan, yaitu peningkatan bantuan khusus, pengembangan keahlian, dan mendorong kemandirian.

Jakarta, 30 Januari 2024 - Kabar baik bagi 3,1 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah pusat menyatakan fokus untuk menyalurkan bantuan guna mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dialami saudara-saudara kita. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, usai rapat tingkat menteri di Jakarta.

Menko Muhaimin menjelaskan, fokus pemerintah adalah mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin ekstrem. Angka 3,1 juta penduduk ini setara dengan sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Pemerintah menyadari besarnya tantangan ini dan berkomitmen untuk menyelesaikannya.

Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem ini terbagi dalam tiga tahapan. Pertama, meningkatkan bantuan khusus yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem. Bantuan ini akan menjadi penopang utama kehidupan mereka dalam jangka pendek. Pemerintah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan mencukupi kebutuhan dasar.

Tahap kedua fokus pada pemberdayaan. Pemerintah akan memberikan akses pelatihan dan pengembangan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem yang masih produktif. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka agar bisa mendapatkan penghasilan sendiri dan keluar dari jeratan kemiskinan. Program ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.

Puncak dari upaya ini adalah tahap ketiga, yaitu mendorong kemandirian. Pemerintah berupaya agar masyarakat miskin ekstrem dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ini bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan pendampingan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar usaha mereka berkembang dan menghasilkan pendapatan yang cukup.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa koordinasi antar kementerian/lembaga sangat penting. Kemensos akan memastikan data kemiskinan ekstrem akurat dan up-to-date. Program-program bantuan akan disesuaikan dengan data terbaru dan prioritas presiden. Saat ini, proses profiling data masih berjalan untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat miskin ekstrem, seperti usia, disabilitas, dan lain sebagainya, guna menentukan program yang tepat.

Mensos menjelaskan bahwa intervensi pemerintah akan dilakukan setelah pendataan selesai. Intervensi pertama akan fokus pada perlindungan dan jaminan sosial. Setelah terjamin kebutuhan dasarnya, baru kemudian program pemberdayaan akan digalakkan. Hal ini penting agar bantuan tepat sasaran dan berdampak maksimal.

Rapat tingkat menteri yang membahas hal ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menko Pemberdayaan Masyarakat, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala BPS. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia.