Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program KPR FLPP dengan DP 1 persen dan cicilan hingga 20 tahun membantu rakyat kecil mendapatkan rumah subsidi berkualitas.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mendukung pemanfaatan lahan lapas di perkotaan untuk pembangunan rumah rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, guna mengatasi krisis perumahan dan optimalisasi lahan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bertemu Mensesneg untuk membahas rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak untuk pembangunan rumah, sesuai arahan Presiden.

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil bertemu Menteri PKP untuk membahas penyediaan 20.000 rumah subsidi bagi buruh dan wartawan di Jawa Timur, dengan tahap awal 200 unit di Gresik.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mendapat apresiasi atas komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, termasuk penyediaan hunian layak, yang kini diperluas untuk instansi lain.

Menteri Perumahan Rakyat mengajak konglomerat Indonesia berkolaborasi bangun rumah layak huni untuk rakyat kecil, mewujudkan keadilan sosial tanpa APBN, APBD, atau BUMN.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menargetkan penyelesaian perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Bandung, yang didanai Agung Sedayu Group, dalam waktu maksimal enam bulan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk hunian pertama, dan akan menindak tegas jika aturan dilanggar.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya ketersediaan layanan dasar dan hunian layak di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) demi produktivitas pekerja.

Pemerintah luncurkan program perumahan bagi 30 ribu tenaga kesehatan di Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendesak Pemda DKI Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 untuk menghindari penggusuran warga.

Menteri Perumahan Rakyat (PKP) meninjau tembok pembatas PIK 1 dan Kapuk Muara, merespon rencana pembongkaran yang menuai pro-kontra di tengah warga.

Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebagai Ketua Komite Tapera, menggantikan Menteri PUPR, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan audit BPK terhadap pengembang perumahan untuk melindungi MBR dan mendapatkan rumah berkualitas.

Menteri PKP Maruarar Sirait akan membongkar pagar pembatas PIK 1 dan Kapuk Muara untuk memastikan akses warga dan mencegah eksklusivitas perumahan.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur BI dan kementerian terkait, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan tidak ada perumahan eksklusif di Indonesia dan meminta semua pihak menaati hukum terkait akses jalan di Kapuk Muara.

Menteri Perumahan Rakyat memuji pimpinan BP Tapera atas kepemimpinannya yang berhasil mengatasi polemik seputar program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang sempat menuai protes dari pekerja dan pengusaha.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan tanggung jawab pengembang atas kualitas rumah subsidi dan akan melakukan monitoring lapangan untuk memastikan kualitas serta menindaklanjuti keluhan warga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapannya ditahan jika terbukti korupsi, disampaikan saat pelantikan pejabat dan membahas program pembangunan 3 juta unit rumah.