Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pengembang di Jawa Tengah untuk memprioritaskan kualitas rumah subsidi dan melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian PKP.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada Lippo Group untuk menyelesaikan seluruh permasalahan konsumen Meikarta, ditargetkan selesai pada 23 Juli 2025.

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait akan menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang terkait belum dijalankannya SKB tiga menteri soal pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR di sejumlah daerah.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta Apersi untuk membersihkan anggotanya yang menipu rakyat dalam proyek rumah subsidi dan meminta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, melaporkan keluhan korban Meikarta dan dugaan kecurangan pembangunan rumah eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden Prabowo, mendesak penyelesaian dan penegakan hukum.

Menteri Perumahan Rakyat meminta BTN lebih selektif memilih pengembang rumah subsidi untuk mencegah kerugian konsumen akibat proyek yang mangkrak dan sertifikat yang belum terselesaikan.

Menteri PKP Maruarar Sirait tegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk prioritaskan rakyat kecil dengan program rumah subsidi, termasuk 20 ribu unit untuk guru di seluruh Indonesia.

Menteri PKP dan Gubernur Jawa Barat membahas mitigasi bencana perumahan di Jawa Barat, fokus pada pencegahan banjir dan pembangunan rumah tahan bencana.

Menteri PKP Maruarar Sirait berkoordinasi dengan BNPB dan Pemkot Bekasi untuk penanganan banjir yang telah mengakibatkan 61.223 jiwa terdampak di Kota Bekasi, relokasi menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan akan membuat daftar hitam pengembang rumah subsidi yang membangun hunian berkualitas buruk, guna melindungi masyarakat.