Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Maruarar Sirait Sumbangkan Gaji untuk Bantu Penyelesaian Masalah Meikarta
Maruarar Sirait Sumbangkan Gaji untuk Bantu Penyelesaian Masalah Meikarta

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menyumbangkan seluruh gajinya sebagai advisor Siloam untuk membantu penyelesaian masalah Meikarta dan menargetkan penyelesaian dalam 3 bulan.

#planetantara
Meikarta Diberi Tenggat 3 Bulan, Menteri PKP Desak Lippo Group Segera Selesaikan Masalah Konsumen
Meikarta Diberi Tenggat 3 Bulan, Menteri PKP Desak Lippo Group Segera Selesaikan Masalah Konsumen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada Lippo Group untuk menyelesaikan seluruh permasalahan konsumen Meikarta, ditargetkan selesai pada 23 Juli 2025.

#planetantara
PKP Fasilitasi Validasi Konsumen Meikarta: Solusi 4 Bulan untuk Tuntutan Pembeli?
PKP Fasilitasi Validasi Konsumen Meikarta: Solusi 4 Bulan untuk Tuntutan Pembeli?

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi validasi data konsumen Meikarta dengan pengembang, menargetkan penyelesaian tuntutan dalam 4 bulan.

#planetantara
Dugaan Penyimpangan Pembangunan 2.100 Rumah Eks Timor Timur Diselidiki Kejaksaan Tinggi NTT
Dugaan Penyimpangan Pembangunan 2.100 Rumah Eks Timor Timur Diselidiki Kejaksaan Tinggi NTT

Kejaksaan Tinggi NTT akan melanjutkan penyelidikan dugaan penyimpangan pembangunan 2.100 rumah untuk warga eks Timor Timur setelah Idul Fitri, melibatkan tiga perusahaan kontraktor besar.

#planetantara
Pemerintah Akan Blacklist Pengembang Rumah Subsidi Tak Bertanggung Jawab
Pemerintah Akan Blacklist Pengembang Rumah Subsidi Tak Bertanggung Jawab

Menteri Perumahan Rakyat berjanji akan memasukkan pengembang perumahan subsidi yang membangun rumah berkualitas buruk ke dalam daftar hitam untuk melindungi masyarakat.

#planetantara
Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK
Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengembang rumah subsidi nakal yang merugikan negara dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sumber Antara