Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Maruarar Sirait Sumbangkan Gaji untuk Bantu Penyelesaian Masalah Meikarta
Maruarar Sirait Sumbangkan Gaji untuk Bantu Penyelesaian Masalah Meikarta

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menyumbangkan seluruh gajinya sebagai advisor Siloam untuk membantu penyelesaian masalah Meikarta dan menargetkan penyelesaian dalam 3 bulan.

Meikarta Diberi Tenggat 3 Bulan, Menteri PKP Desak Lippo Group Segera Selesaikan Masalah Konsumen
Meikarta Diberi Tenggat 3 Bulan, Menteri PKP Desak Lippo Group Segera Selesaikan Masalah Konsumen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada Lippo Group untuk menyelesaikan seluruh permasalahan konsumen Meikarta, ditargetkan selesai pada 23 Juli 2025.

Menteri PKP Laporkan Keluhan Korban Meikarta dan Dugaan Kecurangan Pembangunan Rumah Eks Pejuang Timor-Timur kepada Presiden Prabowo
Menteri PKP Laporkan Keluhan Korban Meikarta dan Dugaan Kecurangan Pembangunan Rumah Eks Pejuang Timor-Timur kepada Presiden Prabowo

Menteri PKP, Maruarar Sirait, melaporkan keluhan korban Meikarta dan dugaan kecurangan pembangunan rumah eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden Prabowo, mendesak penyelesaian dan penegakan hukum.

Audit Pengembang Rumah MBR: Menteri PKP Pastikan Kualitas Rumah untuk Rakyat
Audit Pengembang Rumah MBR: Menteri PKP Pastikan Kualitas Rumah untuk Rakyat

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan audit BPK terhadap pengembang perumahan untuk melindungi MBR dan mendapatkan rumah berkualitas.

PKP Luncurkan Sarana Pengaduan Masalah Perumahan, Sasar Rumah Tak Layak Huni
PKP Luncurkan Sarana Pengaduan Masalah Perumahan, Sasar Rumah Tak Layak Huni

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan layanan pengaduan untuk masalah perumahan, sekaligus menindak tegas pengembang yang membangun rumah tidak layak huni dan menjamin program 3 Juta Rumah berjalan lancar.

Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK
Kementerian PKP Laporkan Pengembang Rumah Subsidi Nakal ke BPK

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengembang rumah subsidi nakal yang merugikan negara dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).