Menteri PKP, Maruarar Sirait, melaporkan keluhan korban Meikarta dan dugaan kecurangan pembangunan rumah eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden Prabowo, mendesak penyelesaian dan penegakan hukum.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi validasi data konsumen Meikarta dengan pengembang, menargetkan penyelesaian tuntutan dalam 4 bulan.

Sucianto, warga Makassar, menggugat Telkomsel karena kartu perdana seharga Rp10,6 juta yang dibelinya aktif digunakan orang lain, meskipun ia telah berupaya melapor berulang kali.

Pemerintah Kabupaten Mimika rutin melakukan tera ulang timbangan di Pasar Sentral Timika selama Ramadhan untuk memastikan keakuratan dan kenyamanan masyarakat saat berbelanja.

Pertamina Patra Niaga, bersama Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan, menyegel SPBU nakal di Bogor dan berkomitmen melindungi konsumen dari kecurangan BBM.

Temuan MinyaKita di Banjarmasin dengan takaran di bawah standar memicu DPRD setempat mendesak pengawasan ketat peredaran minyak goreng bersubsidi tersebut guna melindungi konsumen.

Mrene ungkap alasan konsumen ikuti akun media sosial brand: informasi produk baru, promo eksklusif, dan edukasi, bukan kolaborasi influencer!

Disperindag Sigi pastikan Minyakita di pasaran sesuai takaran dan dijual sesuai HET, tidak ditemukan pelanggaran selama pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menemukan ketidaksesuaian takaran pada beberapa merek minyak goreng di pasar tradisional, merugikan konsumen dan telah dilaporkan ke Pemprov Jatim.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Minyakita bukan minyak subsidi, melainkan produk kewajiban produsen, namun kasus ketidaksesuaian takaran kemasannya menjadi sorotan publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama WWF berkolaborasi untuk memastikan keberlanjutan produk perikanan Indonesia dari hulu hingga hilir, demi kelestarian sumber daya alam dan peningkatan daya saing industri perikanan.

BPKN mendesak Pertamina bertanggung jawab atas dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, yang merugikan konsumen dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk cermat menganalisis kemampuan konsumen membayar guna mitigasi risiko gagal bayar dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan tera ulang timbangan di usaha laundry untuk memastikan keakuratan dan melindungi konsumen dari praktik curang, sesuai UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pj Gubernur Jabar meminta pengembang perumahan bersikap adil dan transparan dalam aturan jual beli properti agar konsumen terlindungi, menyusul banyaknya pengaduan ke BPSK Jabar.