Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi melalui skema FLPP, dengan penghitungan penghasilan berdasarkan zonasi wilayah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menghitung ulang anggaran FLPP setelah usulan penambahan kuota menjadi 350 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum AGRA memprediksi sektor properti Indonesia akan tumbuh stabil hingga 15-18 persen di tahun 2025, didorong oleh suku bunga yang stabil dan insentif pemerintah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, melaporkan keluhan korban Meikarta dan dugaan kecurangan pembangunan rumah eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden Prabowo, mendesak penyelesaian dan penegakan hukum.

Pemerintah menyiapkan 70.000 rumah subsidi untuk tenaga kesehatan, guru, nelayan, dan pekerja media, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap profesi mereka.

Ombudsman turun tangan menyelesaikan sengketa sertifikat rumah di Perumahan Balandongan Hills, Bogor, memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dan mendesak pengembang menyelesaikan masalah sertifikat.

Menteri Perumahan Rakyat meminta BTN lebih selektif memilih pengembang rumah subsidi untuk mencegah kerugian konsumen akibat proyek yang mangkrak dan sertifikat yang belum terselesaikan.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto gencar mensosialisasikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta aktif di wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Perum Perumnas meluncurkan kampanye "Barakah" dengan berbagai promo menarik untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah, mendukung program pemerintah "Sejuta Rumah".

Bank BTN meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 27,56 persen yoy dan menyalurkan kredit Rp356,99 triliun pada Januari 2025, menunjukkan kesiapan menghadapi tekanan ekonomi global.

Ulah developer nakal membuat Bank Tabungan Negara (BTN) rugi hingga Rp1 triliun akibat 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan, melibatkan 4000 proyek, dan BTN membentuk task force untuk mengatasi masalah ini.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN dan HIMBARA untuk memasukkan developer dan notaris nakal ke daftar hitam guna melindungi konsumen KPR dan menyukseskan program 3 juta rumah.