Menteri PKP Desak DKI Segera Tetapkan Lokasi Jalan Akses Kapuk Raya-PIK 1

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendesak Pemda DKI Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 untuk menghindari penggusuran warga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendesak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1. Permintaan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara, perwakilan kepolisian, dan warga di Kelurahan Kapuk Muara pada 1 Maret 2025. Keputusan penetapan lokasi dan pembebasan lahan menjadi kewenangan Pemda DKI Jakarta. Menteri Ara menegaskan akan kembali pada 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya.

Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti pada 19 Februari 2025. Mediasi yang dipimpin oleh Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menghasilkan kesepakatan untuk membuka akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1). Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan akses jalan bagi warga sekitar dan penghuni PIK 1, tanpa adanya diskriminasi.

Menteri Ara menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan warga sekitar dalam penetapan lokasi pembangunan jalan. Ia mengimbau agar Pemda DKI Jakarta berupaya meminimalisir bahkan menghindari penggusuran rumah warga. "Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur," ujar Menteri Ara. Selain itu, beliau juga meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah penumpukan batu yang dilaporkan warga sebagai penyebab terhambatnya saluran air.

Penetapan Lokasi dan Minimisasi Penggusuran

Pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan penggusuran warga. Menteri PKP secara tegas meminta Pemda DKI Jakarta untuk memprioritaskan solusi yang tidak merugikan warga. Proses penetapan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua pihak tanpa mengorbankan tempat tinggal warga. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat yang diusung oleh pemerintah.

Pemerintah pusat berharap Pemda DKI Jakarta dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan mempertimbangkan aspirasi warga. Proses penetapan lokasi harus transparan dan melibatkan partisipasi aktif warga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Keberhasilan pembangunan jalan ini sangat bergantung pada kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan jalan akses baru ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi warga sekitar. Jalan ini bukan hanya sekadar infrastruktur, melainkan juga simbol dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Penyelesaian Masalah Penumpukan Batu dan Akses Jalan

Selain penetapan lokasi jalan, Menteri PKP juga meminta kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1. Warga melaporkan bahwa penumpukan batu tersebut menutup saluran air dan berpotensi menimbulkan masalah banjir. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Penyelesaian masalah penumpukan batu ini penting untuk memastikan kelancaran pembangunan jalan akses dan mencegah potensi konflik sosial. Kecepatan penyelesaian masalah ini akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan warga sangat krusial dalam menyelesaikan masalah ini.

Menteri Ara menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil dan transparan. Beliau menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua.

Prinsip Utama: Inklusivitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jalan tersebut harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik warga komplek maupun warga sekitar, dengan aturan yang disepakati bersama. Penggunaan jalan dikhususkan untuk kendaraan roda dua dan roda empat, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Hal ini untuk mencegah adanya masyarakat yang merasa dirugikan.

Dengan ditetapkannya lokasi jalan dan penyelesaian masalah penumpukan batu, diharapkan pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.