Mediasi Akses Jalan PIK 1: Mencari Solusi Tanpa Penggusuran
Menteri PKP Maruarar Sirait memediasi penyelesaian akses jalan di PIK 1, Kapuk Muara, Jakarta Utara, dengan mempertimbangkan aspirasi warga dan menghindari penggusuran.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah memimpin mediasi terkait penyelesaian akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Mediasi yang dilakukan pada Sabtu sore di Kantor Kelurahan Kapuk Muara melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta, warga, dan perusahaan terkait seperti PT Lumbung Kencana Sakti dan PT Mandara Permai. Permasalahan ini berpusat pada rencana pembukaan akses jalan Row 47 yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga.
Tujuan mediasi ini adalah untuk mencari solusi yang adil dan sesuai aturan, dengan mendengarkan aspirasi semua pihak. Menteri PKP menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara, perwakilan RW, Polres Jakarta Utara, dan perwakilan warga yang terdampak rencana pembangunan akses jalan tersebut. Berbagai pendapat dan pertimbangan disampaikan dalam mediasi tersebut.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana pembongkaran tembok di kawasan PIK 1 untuk membangun akses jalan Row 47. Rencana ini menuai penolakan dari beberapa pihak, termasuk Ketua RW 01 Kapuk Muara, Purnomo, yang khawatir akan dampaknya terhadap warga RW 02. Purnomo menyatakan penolakannya karena pembukaan akses jalan tersebut berpotensi merugikan sekitar 25 kepala keluarga (KK).
Mediasi dan Aspirasi Warga
Berbagai pihak menyampaikan pendapatnya dalam mediasi tersebut. Lurah Kapuk Muara, Jason Simanjuntak, melaporkan hasil pertemuan warga sebelumnya, yang mengungkapkan beragam pandangan terkait rencana akses jalan. Ada yang mendukung pembukaan akses jalan untuk mengurangi kemacetan dan banjir, sesuai dengan tata kota dan tata ruang serta SK Gubernur. Namun, ada juga yang menolak karena khawatir akan dampak penggusuran dan peningkatan kriminalitas.
Ketua Forum Masyarakat Kapuk Muara, Sufyan Hadi, menyampaikan bahwa pembukaan akses jalan bertujuan untuk mempermudah akses warga, mengurangi kemacetan di Jalan Kapuk Raya, mengurangi banjir, dan sesuai dengan tata kota dan tata ruang serta SK Gubernur. Sementara itu, beberapa warga dan ketua RW lainnya menyarankan alternatif solusi, seperti pelebaran Jalan Kapuk Raya atau pembangunan jembatan sebagai akses alternatif.
Ada juga yang menyarankan agar permasalahan ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempertahankan status quo pembangunan Jalan Row 47. Berbagai pertimbangan ini menunjukkan kompleksitas masalah dan perlunya solusi yang komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek.
Kesimpulan Mediasi dan Langkah Selanjutnya
Setelah mendengarkan berbagai pendapat, Menteri PKP menyarankan Pemerintah DKI Jakarta untuk mempertimbangkan semua aspirasi masyarakat. Ia mendorong Pemda DKI untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1 paling lambat 15 Maret 2025, dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan meminimalkan penggusuran rumah warga. Selain itu, Menteri PKP juga meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.
Mediasi ini menjadi langkah penting dalam mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Proses selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan memperhatikan kesejahteraan warga sekitar. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan lingkungan dari rencana pembangunan akses jalan tersebut. Harapannya, solusi yang dicapai dapat memberikan akses yang lebih baik bagi warga tanpa mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan mereka.
