Aksi Unjuk Rasa Kapuk Muara Ricuh, Warga Luka-Luka

Unjuk rasa warga Kapuk Muara di Jakarta Utara terkait akses jalan berakhir ricuh, delapan warga luka-luka akibat serangan dari pihak keamanan PT Mandara Permai.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Kapuk Muara, Jakarta Utara pada Jumat siang berakhir dengan kericuhan. Aksi yang menuntut akses jalan tembus Row 47 dari PT Mandara Permai ini mengakibatkan delapan warga mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh. Insiden ini terjadi di Jalan Pantai Indah Barat, lokasi yang dipilih warga untuk menyampaikan aspirasinya.

Kronologi Kejadian

Sekitar 200-300 warga Kapuk Muara berkumpul untuk melakukan aksi di dua lokasi: Kantor Manajemen PT. Mandara Permai dan Jalan Long Beach Indah Kapuk. Namun, sebelum mencapai tujuan, mereka dicegat oleh tim pengamanan PT Mandara Permai dan sejumlah orang berpakaian preman di dekat perumahan Grisenda. Menurut Koordinator Lapangan Forum Warga Kapuk Muara, Sufyan Hadi, warga dipaksa mundur dan dilempari oleh para pendemo. Terjadilah gesekan fisik, dengan warga hanya bermodalkan tekad, sementara pihak penentang menggunakan rotan sebagai senjata.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ini terpaksa dihentikan karena banyaknya warga yang terluka dan mobil komando yang dirusak. Aspirasi warga pun gagal disampaikan. Para korban luka kemudian dibawa ke klinik dan rumah sakit Duta Indah serta Klinik Persada untuk mendapatkan perawatan medis.

Tuntutan Warga dan Latar Belakang Masalah

Sufyan Hadi menjelaskan bahwa warga hanya ingin berdiskusi dengan PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang telah lama menjadi permasalahan. Mereka menuntut pembongkaran tembok yang dibangun oleh perusahaan, menghalangi akses jalan bagi warga. Permasalahan akses jalan ini telah berlangsung sejak tahun 2015, bahkan SK Gubernur terkait hal ini pun diabaikan.

Jalan yang diminta warga tidaklah luas, hanya cukup untuk dilalui mobil. Namun, akses ini sangat penting, terutama saat musim banjir. Jalan tersebut akan menjadi jalur alternatif yang mempermudah mobilitas warga. Ketidaksediaan PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan warga.

Langkah Selanjutnya

Atas kejadian ini, Forum Warga Kapuk Muara berencana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM. Mereka menilai hak kebebasan menyampaikan pendapat mereka telah dihalangi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan dan orang-orang berpakaian preman tidak dapat dibenarkan. Ke depan, mereka akan terus memperjuangkan akses jalan tersebut untuk kepentingan warga Kapuk Muara.

Kesimpulan

Insiden ini menyoroti pentingnya dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Pihak berwenang diharapkan dapat menengahi permasalahan ini dan memastikan hak warga untuk menyampaikan aspirasinya terlindungi. Perusahaan juga diharapkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan menyelesaikan masalah akses jalan ini dengan cara yang adil dan beradab. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk selalu mengedepankan dialog dan menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah.