Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menyelesaikan masalah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta secara bertahap, kendati terkendala aturan tumpang tindih dan proses administrasi yang panjang.

PT KAI Daop 8 Surabaya lunasi kewajiban pajak Rp32,05 miliar ke Pemkot Surabaya pada 2024, meliputi PBB dan BPHTB, sebagai bentuk komitmen mendukung pembangunan daerah.

Bapenda Kota Tangerang memastikan layanan pembayaran PBB keliling tetap beroperasi selama Ramadhan dengan penyesuaian waktu, memberikan kemudahan masyarakat membayar pajak dan memanfaatkan diskon hingga 31 Maret 2025.

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendesak penyelesaian HGU 16 perusahaan besar swasta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari BPHTB yang berpotensi mencapai Rp844 miliar.

Realisasi penerimaan BPHTB Kota Tangerang capai 91 persen dari target, PBB-P2 63 persen, berkat program diskon dan pekan panutan pajak.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berhasil menarik minat investor sektor perumahan dengan kebijakan pembebasan retribusi PBG dan pajak BPHTB, mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengusaha properti di Bekasi menyambut positif kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya PBG dan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berharap kebijakan ini dapat mendorong penjualan dan mempercepat proses legalitas.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen

Pemerintah Kota Bengkulu memberikan pembebasan BPHTB bagi warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sebagai upaya untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Pemkab Manokwari mulai Januari 2025 memberikan pembebasan BPHTB untuk rumah subsidi maksimal Rp240 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdaftar di Kementerian Perumahan Rakyat.

Pj. Gubernur Bali meminta pemerintah daerah setempat segera membuat peraturan daerah yang menghapuskan BPHTB untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai arahan SKB tiga menteri.